KTT Darurat Arab-Islam di Doha Bahas Serangan Udara Israel ke Pejabat Hamas

JAKARTA — Sejumlah pemimpin negara-negara Arab dan Islam berkumpul dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat di Doha, Qatar, pada Senin (15/9/2025).

Pertemuan ini digelar menyusul serangan udara Israel yang menargetkan pejabat Hamas di ibu kota Qatar, dan membahas implikasi diplomatik serta keamanan yang timbul dari insiden tersebut.

Serangan terjadi pada 9 September 2025, menewaskan lima anggota Hamas dan seorang petugas keamanan Qatar beberapa orang lainnya juga dilaporkan mengalami luka.

Pemerintah Qatar mengutuk keras tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional dan hukum internasional, serta menyebutnya sebagai ancaman nyata terhadap upaya perdamaian yang sedang berlangsung.

Dalam rancangan resolusi yang beredar sebelum KTT dimulai, disebutkan bahwa tindakan Israel dinilai dapat mengganggu proses normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel.

Hubungan diplomatik yang tengah dibangun berisiko retak jika pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak-hak negara terus terjadi.

Pemerintah Israel mengklaim bahwa kehadiran pejabat Hamas di Doha merupakan ancaman keamanan, dan menyatakan bahwa operasi tersebut ditujukan untuk mencegah rencana aksi lanjutan dari kelompok tersebut.

Namun, berbagai negara peserta KTT menilai langkah Israel justru memperburuk situasi dan mengganggu stabilitas kawasan Timur Tengah.

KTT ini terselenggara atas inisiatif Qatar dengan dukungan sejumlah negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Dalam pidato pembukaannya, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menyerukan agar komunitas internasional mengambil langkah nyata menghadapi apa yang disebutnya sebagai bentuk “terorisme negara” yang melanggar norma internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Qatar juga menegaskan akan tetap menjalankan perannya sebagai mediator dalam konflik Israel–Hamas bersama Mesir dan Amerika Serikat, meski tekanan diplomatik terhadap negara tersebut terus meningkat.

Beberapa negara seperti Uni Emirat Arab telah mengambil langkah diplomatik, salah satunya dengan memanggil duta besar Israel sebagai bentuk protes resmi.

Sejumlah pengamat memperingatkan bahwa insiden ini bisa memicu eskalasi konflik, terutama jika mengganggu proses normalisasi yang selama ini dibangun dengan hati-hati.

Kepercayaan diplomatik yang mulai tumbuh bisa runtuh apabila insiden semacam ini tidak ditanggapi dengan tindakan yang tegas dan terukur.