Kongres PDI-P: Kehadiran Hasto, Kritik KPK, hingga Pilih Jadi “Penyeimbang”

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Demisioner PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membuat kejutan dengan hadir di Kongres ke-6 PDI-P di Bali, Sabtu (2/8/2025). Kehadirannya ini hanya sehari setelah ia dibebaskan dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (1/8/2025) malam, berkat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Momen itu menjadi sorotan ketika Hasto, mengenakan kemeja merah dan peci hitam, memasuki ballroom tempat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tengah menyampaikan pidato politik. Megawati, yang awalnya duduk, langsung berdiri menyambut Hasto dengan hangat.

Hasto pun mencium tangan Megawati sebagai tanda hormat, sebelum kembali turun dari podium. Megawati kemudian melanjutkan pidatonya dengan raut wajah terharu, bahkan terlihat meneteskan air mata.

“Ternyata yang saya katakan, Satyam Eva Jayate. Ternyata kebenaran itu pasti menang. Alhamdulillah, Tuhan memberikan apa yang telah diinginkan oleh beliau,” ucap Megawati.

Megawati mengaku telah mendoakan Hasto, namun tidak menyangka ia bisa hadir langsung di kongres secepat itu.

“Tadi saya berdoa. Tapi saya tidak terlalu berharap, bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling kita,” ujar Presiden ke-5 RI itu.

Megawati Kritik Kondisi KPK

Dalam pidatonya, Megawati juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi KPK saat ini. Ia mengaku sedih melihat lembaga antikorupsi yang lahir di era kepemimpinannya kini berada dalam situasi yang memprihatinkan.

“Kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main, saya lah yang membuat yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Megawati.

“Kalau sekarang modelnya kayak begini, lalu bagaimana? Coba saja pikir, kan aneh ya. Saya merasa aneh kok,” ucap Megawati lagi.

Ia juga menyinggung keterlibatan langsung Presiden Prabowo dalam menangani masalah di KPK. “Masa urusan begini saja, Presiden harus turun tangan, coba pikirkan,” ucapnya tanpa menjelaskan lebih lanjut kondisi yang dimaksud.

Sebagai mantan presiden, Megawati mengaku memahami dinamika kekuasaan dan penegakan hukum. “Saya kan pernah Presiden, coba jadi saya tahu liku-likunya. Coba kalau kalian gitu, kan lucu ya, kenapa sih kok KPK jadi begitu, itulah,” tandasnya.

PDI-P Pilih Jadi Penyeimbang

Megawati menegaskan bahwa PDI-P tidak akan memposisikan diri sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintah. Ia menyebut PDI-P akan berperan sebagai partai penyeimbang untuk memastikan pembangunan nasional tetap sesuai dengan konstitusi.

“Oleh karena itu, PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” ujar Megawati.

Ia menegaskan bahwa PDI-P akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun akan kritis terhadap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial. “Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” jelasnya.

Megawati menegaskan bahwa PDI-P berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan moralitas politik ala Bung Karno. “Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” kata Megawati.

Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia harus berpijak pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi, bukan sekadar perebutan kekuasaan antar elite. “Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” tegasnya.