Komisi IX DPR Desak Pemerintah Perkuat Keamanan Digital Pekerja Migran Indonesia

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin, menyatakan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban penipuan (scam) dan penyalahgunaan data pribadi di luar negeri. Ia mendesak pemerintah untuk segera memastikan keamanan digital bagi para pekerja migran tersebut.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Migran Indonesia (P2MI), sejumlah PMI mengalami penyalahgunaan data pribadi untuk kegiatan ilegal, seperti judi daring dan tindak pidana penipuan. Akibatnya, sebagian di antara mereka terpaksa berurusan dengan aparat hukum di negara penempatan, meskipun tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

Zainul menilai situasi ini mencerminkan kelemahan sistem perlindungan digital bagi PMI dan meminta pemerintah menangani isu tersebut secara serius.

“Ini bukan semata soal literasi keuangan. Ini soal keamanan digital dan perlindungan negara terhadap warga negaranya di luar negeri. Pemerintah tidak boleh berhenti pada peluncuran buku saku atau sosialisasi, tapi harus membangun sistem perlindungan yang konkret dan terintegrasi,” tegas Zainul pada Rabu (12/11/2025).

Ia menekankan bahwa PMI telah memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional melalui remitansi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Karenanya, perlindungan data dan keamanan digital bagi mereka harus dijadikan prioritas nasional.

“Negara jangan hanya memanfaatkan devisa dari PMI, tapi juga wajib memastikan data dan identitas mereka aman. Pemerintah perlu bekerja sama dengan OJK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian P2MI, dan Komdigi untuk membuat mekanisme pengamanan data lintas negara,” kata legislator asal Jawa Timur itu.

Zainul juga mendorong peningkatan kapasitas perlindungan digital melalui kerja sama bilateral dengan negara penempatan PMI, serta penerapan sistem verifikasi data biometrik dan enkripsi yang kuat guna mencegah kebocoran data.

“Kita harus hadir melindungi mereka, baik secara fisik maupun digital. Jangan sampai PMI menjadi korban dua kalikali, di luar negeri dan di dunia maya,” pungkas Zainul.