Komisi IV DPR Puji Arah Kebijakan Pangan Pemerintahan Prabowo
Ilustrasi petani Indonesia (Foto: Istimewa) JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menyampaikan apresiasi terhadap capaian sektor pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam satu tahun terakhir telah menunjukkan hasil nyata dan berdampak langsung terhadap kehidupan petani.
“Langkah-langkah yang diambil pemerintah menunjukkan arah yang tepat. Masyarakat, terutama petani, mulai merasakan hasilnya,” ujar Yohan dalam keterangan tertulis, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya dalam menjaga ketersediaan beras nasional, tetapi juga dalam mengangkat kesejahteraan para petani.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa kebijakan pangan pemerintah tidak hanya menjaga ketersediaan beras, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani,” tambahnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini menyasar tiga hal utama, yakni kesejahteraan petani, ketahanan pangan nasional, dan ketersediaan beras terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
Harga Gabah Naik, Kesejahteraan Petani Meningkat
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kenaikan harga gabah menjadi salah satu kebijakan strategis yang berdampak positif bagi petani.
Kebijakan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Melalui regulasi tersebut, Presiden Prabowo menugaskan sejumlah kementerian dan lembaga pangan untuk memperkuat cadangan beras nasional serta menjaga stabilitas harga.
Pemerintah pun menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, dengan target pengadaan dalam negeri mencapai 3 juta ton beras.
“Fokus kami adalah memastikan produksi dalam negeri terus meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan masyarakat mendapatkan akses terhadap beras yang terjangkau dan berkualitas,” kata Amran.
Kebijakan ini dinilai sebagai wujud komitmen pemerintah untuk membangun sistem pangan yang berkelanjutan, dari hulu ke hilir.
Selain menjamin distribusi dan harga di tingkat konsumen, pemerintah juga mendorong produktivitas pertanian agar ketahanan pangan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan global.
