Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024 Diminta Jalankan Kebijakan Pro Rakyat
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio. (Dok: Lembaga Survei KedaiKOPI) JAKARTA – Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) mengingatkan agar kepala daerah, baik Gubernur mau pun Bupati atau Wali Kota, fokus menjalankan kebijakan pemerintah pusat yang bersifat pro rakyat tanpa sibuk mencari-cari hal lain.
Hal itu dikatakan Hensa dalam keterangan tertulisnya yang bertajuk “Ini Prediksi Hendri Satrio Terhadap Dinamika Politik Indonesia untuk Kuartal Pertama 2025” yang dirilis pada Jumat, (26/12/2024) kemarin.
Hensa melihat, penyelewengan kekuasaan kepala daerah usai resmi dilantik rentan terjadi. Selain itu, pemerintah daerah seharusnya tidak boleh terlepas dari visi pemerintah pusat, yang gambaran besarnya adalah mensejahterakan rakyat Indonesia.
Komitmen kuat tersebut pun tak hanya ditekankan kepada kepala daerah terpilih saja. Menurutnya, partai politik sebagai pengusung para kepala daerah terpilih ini juga harus memiliki komitmen kuat tersebut.
“Dengan banyaknya kepala daerah baru yang terpilih, partai-partai politik diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang pro rakyat dan mendukung pembangunan daerah,” ujar Hensa.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu berharap, pasca pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 dan 10 Februari 2025, masyarakat dapat mengawasi kinerja gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih.
Ia memandang, hal itu akan menjadi momen penting bagi pemerintahan daerah baru untuk memulai tugas mereka.
“Kita juga akan menyaksikan pelantikan Gubernur hasil Pilkada 2024 lalu, itu dijadwalkan tanggal 7 Februari 2025 dan dilanjutkan 10 Februari 2025 pelantikan Bupati dan Wali Kota yang terjadi di seluruh Indonesia,” katanya.
“Pelantikan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif di daerah masing-masing, terutama dalam hal pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur,” pungkasnya.
