Kementerian dan Lembaga Kabinet Merah Putih Usulkan Tambahan Anggaran, Buat Apa?

JAKARTA – Sejumlah kementerian dan lembaga dalam Kabinet Merah Putih mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan komisi terkait.

Usulan ini diajukan karena pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah dinilai belum memadai untuk mendukung program prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berikut rincian usulan tambahan anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga:

Kemenko Polkam Usulkan Rp 728,8 Miliar untuk Command Center

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar untuk 2026, jauh di atas pagu indikatif Rp 126,5 miliar.

“Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar,” ujar Budi di Kompleks DPR RI, Senin (7/7/2025).

Dana tersebut akan digunakan untuk koordinasi lintas sektor dan pembangunan command center senilai Rp 250 miliar.

“Command center ini diperlukan oleh Kemenko Polkam dan jajaran, bukan sekadar hanya infrastruktur fisik semata, tapi juga merupakan pusat pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real-time,” kata Budi.

Kemenko Kumham Imipas Minta Tambahan Rp 100,6 Miliar

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan tambahan anggaran Rp 100,6 miliar dari pagu indikatif Rp 124,6 miliar.

“Kami kembali mengusulkan agar belanja non-operasional dan belanja modal dapat ditambahkan sejumlah Rp 100,609 miliar,” kata Yusril.

Ia menyebutkan, pada tahun sebelumnya, kementeriannya hanya mendapat Rp 9 miliar, sehingga kesulitan membayar gaji pegawai. Setelah intervensi DPR, anggaran ditingkatkan menjadi Rp 325 miliar, dengan realisasi Rp 38 miliar hingga 7 Juli 2025.

Kemenko Infrastruktur Usulkan Rp 200 Miliar untuk Kereta Cepat

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajukan tambahan anggaran Rp 200 miliar untuk mendukung pengawalan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang akan diperpanjang ke Surabaya.

“Kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, turun ke lapangan, dan berbagai upaya lain, sehingga kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar Rp 200 miliar,” kata AHY.

Dengan usulan ini, total anggaran kementeriannya menjadi Rp 315,9 miliar dari pagu indikatif Rp 115,9 miliar.

Kemenko Pangan Ajukan Rp 272 Miliar

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengusulkan tambahan anggaran Rp 272 miliar dari pagu indikatif Rp 137 miliar, sehingga total menjadi Rp 410 miliar.

“Memerlukan tambahan Rp 272 miliar, jadi total pagu anggaran 2026 kami mengusulkan Rp 410 miliar. Mudah-mudahan mendapat dukungan,” kata Zulhas.

Anggaran ini akan digunakan untuk memantau kebutuhan pangan dan mendukung program Koperasi Desa Merah Putih.

Kemenko PMK Usulkan Rp 207,2 Miliar

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengajukan tambahan anggaran Rp 207,2 miliar dari kebutuhan total Rp 314 miliar, dengan pagu indikatif Rp 106,8 miliar.

“Total kebutuhan anggaran yang kami rancangkan di 2026 Rp 314 miliar lebih, artinya ada kekurangan Rp 207,218 miliar,” ujarnya.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan penurunan angka stunting.

Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Minta Rp 276,1 Miliar

Menko Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengusulkan tambahan anggaran Rp 276,1 miliar untuk total kebutuhan Rp 500,1 miliar, dari pagu indikatif Rp 223,9 miliar.

“(Kemenko PM) membawa misi penting mewujudkan cita-cita besar Indonesia bebas kemiskinan dan menjadi bangsa yang produktif,” ujar Cak Imin.

Polri Ajukan Tambahan Rp 63,7 Triliun

Polri mengusulkan tambahan anggaran Rp 63,7 triliun dari kebutuhan total Rp 173,4 triliun, dengan pagu indikatif Rp 109,6 triliun.

“Kebutuhan anggaran sesuai surat Kapolri sebesar Rp 173,4 triliun. Masih ada kekurangan sebesar Rp 63,7 triliun,” ujar Asrena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat.

Anggaran ini akan digunakan untuk belanja pegawai, pengadaan kendaraan listrik, kapal cepat, dan pengamanan wilayah.

Kejagung Usulkan Rp 18,52 Triliun

Plt Jaksa Agung Muda Pembinaan Narendra Jatna menyatakan, kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun 2026 mencapai Rp 27,4 triliun, sementara pagu indikatif hanya Rp 8,9 triliun.

“Sehingga terjadi defisit Rp 18,52 triliun atau sebesar 67,4 persen,” kata Narendra.

Dana tambahan ini diperlukan untuk dukungan manajemen, penegakan hukum, dan pelayanan publik.

Kemenkomdigi Kekurangan Rp 12,6 Triliun

Sekjen Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail menyebutkan, kebutuhan anggaran 2026 mencapai Rp 20,36 triliun, sementara pagu indikatif hanya Rp 7,75 triliun.

“Kebutuhan Komdigi ini ada di angka Rp 20,3 triliun,” ujar Ismail.

Anggaran tambahan akan digunakan untuk infrastruktur digital, literasi digital, dan komunikasi publik.

Kemenag Minta Rp 8,4 Triliun untuk Gaji Pegawai

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan tambahan anggaran Rp 8,4 triliun untuk gaji dan tunjangan ASN serta non-ASN.

“Tambahan anggaran belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp 8.436.937.304.758 yang diperlukan untuk membiayai gaji dan tunjangan untuk ASN dan non-ASN,” ujar Nasaruddin dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (7/7/2025).

“Untuk itu, Kementerian Agama perlu mengusulkan anggaran belanja tambahan tahun 2025, agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak pegawai sesuai dengan ketentuan,” kata Nasaruddin.

BP Haji Usulkan Tambahan untuk Kantor

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf mengajukan tambahan anggaran karena belum memiliki kantor sendiri.

“Penambahan anggaran berasal dari pembukaan blokir anggaran sebesar Rp 8,009 miliar dan pengalihan anggaran penyiapan infrastruktur kantor dari program kerukunan umat ke program dukungan manajemen sebesar Rp 9,74 miliar,” ujarnya.

Komisi VIII DPR menyetujui tambahan anggaran BP Haji 2025 sebesar Rp 179,7 miliar, termasuk untuk menyewa gedung BUMN sebagai kantor sementara.

Kemensos Usul Tambah Rp 1,19 Triliun untuk Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial mengusulkan tambahan anggaran Rp 1,19 triliun untuk program Sekolah Rakyat, yang telah disetujui Kemenkeu dan Bappenas.

“Persetujuan final ABT-nya adalah Rp 1,19 triliun,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI.

Total pagu anggaran Kemensos 2025 menjadi Rp 80,79 triliun dari sebelumnya Rp 78,6 triliun.

KemenPPPA Usulkan Rp 50 Miliar

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajukan tambahan anggaran Rp 50 miliar untuk program prioritas, termasuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Tambahan anggaran akan digunakan untuk layanan rujukan akhir, kampanye anti kekerasan, perlindungan anak daring, dan berbagai program lainnya,” ujar Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi.

Kementan Usulkan Kenaikan Jadi Rp 44,64 Triliun

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan kenaikan pagu indikatif 2026 dari Rp 13,75 triliun menjadi Rp 44,64 triliun.

“Usulan ini sudah kami sampaikan ke Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas,” kata Amran.

Anggaran ini mencakup kebutuhan mandatory, seperti gaji pegawai, pengalihan penyuluh, serta program swasembada pangan.

“Untuk mencapai swasembada pangan, dibutuhkan Rp 10,07 triliun,” ungkapnya.