Kemenkum Sahkan SK Kepengurusan PPP Kubu Mardiono

JAKARTA – Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengesahkan susunan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Muhammad Mardiono. Pengesahan ini dilakukan setelah dilakukan penelitian berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Terkait PPP, tanggal 30 salah satu yang daftar adalah Pak Mardiono, setelah mereka akses sistem administrasi badan hukum, kami lakukan penelitian, maka setelah penelitian berdasar AD ART menggunakan AD ART hasil muktamar IX dan itu tidak berubah, maka kemarin pagi saya sudah tandatangan SK Pengesahan Kepengurusan Bapak Mardiono,” kata Menkum Supratman Andi Agtas di Gedung DPR RI, Kamis (2/10).

Konflik kepemimpinan di tubuh PPP kembali mencuat setelah penyelenggaraan Muktamar di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9). Muktamar tersebut memunculkan dua kubu yang saling klaim sebagai pimpinan sah partai, yaitu kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Mardiono mengklaim dirinya terpilih sebagai Ketua Umum DPP PPP secara aklamasi. Keputusan ini didukung oleh 1.304 muktamirin yang memiliki hak suara dalam muktamar tersebut.

Namun, penetapan Mardiono sebagai ketua umum ditolak oleh sebagian peserta muktamar. Kubu yang dipimpin oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy atau Romy, menyatakan bahwa pengesahan Mardiono tidak sah.

Romy kemudian mengumumkan bahwa Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan, terpilih sebagai Ketua Umum PPP untuk periode 2025-2030.

Kedua kubu berencana mendaftarkan susunan pengurus baru hasil muktamar masing-masing setelah menuangkannya dalam akta notaris.

Menanggapi situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengesahkan pengurus baru PPP jika belum ada kesepakatan internal terkait konflik kepemimpinan yang terjadi.