Kader PKS Terlibat Korupsi, Cawalkot Haru Suhandaru Serukan Pemerintahan Bersih.
Bandung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna, terkait kasus korupsi Bandung Smart City. Selain Ema, empat anggota DPRD Kota Bandung juga ditahan, yaitu Ahmad Nugraha (PDIP), Riantono (PDIP), Yudi Cahyadi (PKS), dan Ferry Cahyadi (Gerindra).
Calon Wali Kota Bandung dan Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu, memberikan tanggapan atas kasus tersebut. Ia menyatakan bahwa kasus ini menjadi bukti lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam proyek-proyek pemerintah, dan menekankan perlunya peningkatan tata kelola pemerintahan di Kota Bandung.
“Pertama, tentu saya prihatin, ya. Kita tidak boleh lengah, dan ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat di setiap tahap pelaksanaan program pemerintah,” kata Haru di Bandung, Minggu 29 September 2024.
Haru menyatakan bahwa kasus ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk mengevaluasi kembali sistem pengelolaan proyek pemerintah. Ia mendorong agar sistem pengendalian dan pengawasan internal diperkuat, sehingga setiap anggaran yang digunakan dapat lebih transparan dan tepat guna.
“Saya mengajak semua pihak melakukan pembenahan, bukan hanya menyalahkan. Kita harus evaluasi bersama, ciptakan sistem pengelolaan lebih baik. Kita butuh reformasi menyeluruh, terutama dalam hal transparansi anggaran dan pengadaan barang serta jasa agar tidak ada ruang bagi praktik korupsi,” tegas Haru.
Saat ditanya tentang komitmennya dalam mencegah korupsi jika terpilih, Haru menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih merupakan inti dari visinya untuk memimpin Kota Bandung. Ia berjanji akan menerapkan kebijakan pencegahan korupsi yang lebih ketat dan memastikan bahwa setiap pejabat publik di lingkungan Pemkot Bandung memiliki integritas yang tinggi.
“Tentu saya akan memperketat mekanisme pengawasan, memperkuat sistem pelaporan yang bisa diakses publik, serta membangun budaya anti-korupsi di setiap level pemerintahan. Saya ingin menciptakan sistem yang tidak hanya memberantas korupsi, tapi juga mencegahnya sejak awal,” tutur Haru.
Haru juga menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai di Pemerintah Kota Bandung. Menurutnya, pendidikan anti-korupsi harus menjadi bagian dari pembinaan pegawai, sehingga budaya integritas dapat terbangun dengan kokoh di lingkungan pemerintahan.
“Saya ingin memastikan bahwa semua yang bekerja di pemerintahan Kota Bandung nantinya tidak hanya kompeten, tapi juga berintegritas tinggi. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintahan yang bersih dan profesional,” pungkasnya.
