Jelang 100 Hari Prabowo, Hendri Satrio Soroti 4 Hal ini

JAKARTA – Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menyoroti beberapa hal yang telah terjadi jelang 100 hari masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang sudah berjalan sejak 20 Oktober 2024.

Hensa, sapaan akrabnya, melihat, ada 4 topik yang menjadi perhatian dari kinerja pemerintahan 100 hari Prabowo.

Keempat topik itu dibagi menjadi finansial negara, komunikasi politik, etika politik, serta perjalanan dinas luar negeri.

Finansial Negara

Hensa mencatat, Prabowo banyak dicitrakan menyoroti kas negara dalam setiap pidatonya.

Ia mengatakan, Prabowo banyak menyampaikan banyak hal tapi ujungnya seperti bicara tentang soal kondisi negara yang sedang tidak punya uang.

“Beberapa kali dalam pidatonya seperti pada saat membicarakan usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, koruptor akan diampuni, bicara soal sawit, jadi presiden tidak enak, itu adalah pesan komunikasi yang ingin ia sampaikan bahwa negara sedang tidak memiliki uang”dan ingin negara punya uang lebih,” kata Hensa.

Menurut Hensa, program unggulan Prabowo seperti makan bergizi gratis, pelunasan utang UMKM rata-rata merupakan program yang bersifat spending.

Sementara penyesuaian tarif pajak dari 11 persen menjadi 12 persen yang digadang akan jadi sumber pendapatan negara justru dibatalkan.

“Kondisi negara yang tidak punya uang ini akhirnya memang membuat beberapa program terhambat, seperti makan bergizi gratis yang hanya berbudget Rp 71 triliun, ditengarai hanya sampai Juni, lalu bagaimana membiayai program-program lainnya termasuk UKM dan lain-lain?,” kata Hensa.

Selain itu, Hensa menyoroti Prabowo beberapa kali menggaris bawahi betapa tingginya biaya politik di Indonesia.

Hal itu pun membuat peran oligarki di Indonesia sulit dihilangkan hingga saat ini.

“Peran oligarki ini menjadi sangat tinggi karena begitu menjamurnya money politics selama terjadinya demokrasi di Indonesia. Tapi, bila kemudian ini menjadi alasan pemilihan tidak langsung kembali terjadi tentu saja tidak tepat,” kata Hensa.

Ia pun menyoroti masalah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mendapat anggaran tambahan hingga Rp 48,8 triliun.

Menurut Hensa, biaya-biaya seperti ini yang membuat Prabowo memang harus mengevaluasi PSN-PSN peninggalan Presiden ke-7 Joko Widodo.

“Maka memang sangat wajar dan saya mendukung sekali instruksi dari Pak Prabowo yang menyatakan bahwa akan mengevaluasi PSN pada jaman Pak Jokowi,” kata Hensa

Komunikasi Politik

Hensa tentunya juga mengambil fokus terhadap komunikasi politik selama Prabowo memimpin Indonesia sebagai presiden.

Salah satu yang ia soroti adalah komunikasi yang akrab antara Prabowo dengan Joko Widodo.

Menurutnya, hal seperti ini adalah pertama kali dalam sejarah, di mana presiden baru dan presiden sebelumnya akrab.

“Yang jelas komunikasi yang baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Ada mantan Presiden dan Presiden yang baru berkomunikasi dengan baik,” kata Hensa.

Menurutnya, ini membuat misteri tersendiri bagi masyarakat. Bukan tidak mungkin bagi Hensa masyarakat akan berkesimpulan hubungan keduanya bisa baik karena beberapa kemungkinan.

“Apakah hubungan baik itu lantaran ada Gibran, anak Jokowi, yang menjadi wapres atau memang ada kesepakatan keberlanjutan program dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang ditandai dengan banyak yang menjadi menteri Pak Jokowi di kombinasi Pak Prabowo? Atau ada hal-hal lain?,” kata Hensa.

Namun, Hensa juga menyoroti hubungan antara Prabowo dengan Gibran. Ia tidak melihat keduanya intens berkomunikasi.

“Sampai hari ini mungkin kita tidak pernah menyaksikan ada perbincangan yang serius antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” kata Hensa.

“Hal ini yang kemudian menjadi tanda tanya ke kita. Ini tadi saya sebutkan, ada komunikasi yang baik sekali antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi apakah ada komunikasi yang baik antara Prabowo dengan anaknya Jokowi itu masih misteri,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti soal komunikasi terkait program makan bergizi gratis, terutama soal pendanaan yang beberapa pihak sempat bicarakan.

“MBG sangat percaya diri akan dibiayai oleh pemerintah. Tapi kalau ingin dicoba dibantu daripada program berjalan tidak karuan, ya memang harus rendah hati pemerintah atau penguasa meminta tolong kepada masyarakat untuk membantu,” ujar Hensa.

“Tapi kalau setelah dibantu, jangan sampai kemudian penegakan hukum menjadi kacau balau. Jadi tidak ada lagi yang 300 triliun,” lanjutnya.

Etika Politik

Hensa pun menyoroti etika politik yang terjadi selama Prabowo menjabat sebagai presiden. Beberapa pernyataan para pejabat menurutnya banyak yang bisa dievaluasi.

“Diawali beberapa hari setelah Pak Prabowo dilantik ada mantan pejabat MA, Zarof Ricar, di rumahnya diketemukan uang 1 triliun cash, hampir 100 triliun cash. Dan itu membuat kehebohan luar biasa,” kata Hensa.

Menurutnya, banyak dari pembantu presiden ini menimbulkan kontroversi.

Mulai dari anggaran Rp 20 triliun untuk membangun Universitas HAM, insiden penjual es teh, patwal RI 36, hingga demo di Kementerian Dikti yang sudah didamaikan oleh Seskab Mayor Teddy.

“Kemudian ada lagi diangkatnya pendengung oleh Menteri Komunikasi, dan pada alasannya Meutya Hafid sebagai Menteri Komdigi mengatakan tidak tahu latar belakangnya status yang diangkat. Itu sangat berbahaya tentunya. Kalau Menteri Komunikasi tidak tahu latar belakangnya, terutama kalau itu teroris itu bahaya sekali.,” kata Hensa.

Perjalanan Luar Negeri Prabowo

Hensa melihat, Prabowo sudah menjalankan perjalanan luar negeri sebelum ke India pada 24 Februari 2025 ini selama 23 hari.

Dari 100 hari Prabowo berkuasa, perjalanan luar negeri sudah memakan seperempat dari masa kerjanya sebagai presiden.

“Jadi dalam 100 hari, Pak Prabowo itu melakukan perjalanan luar negeri selama 23 hari. Hampir seperempat dari dia berkuasa. Itu dia melakukan perjalanan luar negeri. Yang mana itu bagus-bagus saja. Baik-baik saja walaupun beberapa ada kontroversi,” kata Hensa.

Ia melihat, rute perjalanan luar negeri Prabowo terlihat mengikuti jejak Jokowi dengan mendatangi China saat pertama kali melakukan dinas.

“Pak Prabowo nampaknya masih mengikuti jejak Pak Jokowi untuk menempatkan China sebagai salah satu partner penting. Karena kalau kita ingat perjalanan dinas pertama Pak Prabowo memang ke China,” ujarnya.

“Baru kemudian setelah itu Presiden Prabowo ke Amerika Serikat. Itu bertemu dengan Joe Biden waktu itu, Jadi dia menempatkan China dengan Amerika. Nah ini terkait juga dengan tadi. Komunikasi yang baik antara Presiden ke-7 dan Presiden ke-8,” lanjutnya.

Prabowo terlihat masih mengikuti Jokowi dengan menempatkan China sebagai mitra strategis Indonesia. Hal ini bisa jadi dilihat karena Jokowi yang memiliki hubungan baik dengan China.

“Yang memiliki hubungan baik dengan China sudah menjadi rahasia umum adalah Pak Jokowi,” kata Hensa.

Hensa pun tak menampik jika masyarakat masih menunggu reshuffle kabinet di 100 hari Prabowo-Gibran.

Menurutnya, reshuffle ini layak ditunggu berkaca dari beberapa hal yang kontroversial di antara pejabat kabinet serta penghematan APBN.

“Tentang reshuffle, kalau kita ingat tanggal 21 Oktober lalu mereka dilantik menjadi menteri, jam 10 kalau saya tidak salah, itu jam 12 sudah banyak yang bertanya kapan reshuffle akan dilakukan, nah ini sudah hampir 100 hari, nanti apakah Pak Prabowo akan lakukan reshuffle sebelum lebaran atau setelah lebaran, ya nanti kita tunggu,” kata Hensa.(*)