WASHINGTON, DC – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Kepastian ini tercapai pada Rabu (11/2/2026), sesaat sebelum Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington, DC.
Prosesi penandatanganan keanggotaan dilakukan Netanyahu di Blair House, kediaman tamu resmi Presiden AS, dalam pertemuan bersama Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Rekaman momen penandatanganan tersebut telah beredar luas setelah diunggah oleh berbagai media melalui platform media sosial X.
Board of Peace sendiri dibentuk sebagai kerangka upaya pemukiman damai di Gaza. Inisiatif ini diawali dengan penandatanganan piagam oleh perwakilan dari 19 negara di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada 22 Januari lalu.
Washington menyatakan bahwa sejumlah negara tambahan kini telah menyusul bergabung dalam inisiatif tersebut.
Pertemuan perdana dewan ini dijadwalkan berlangsung di Washington, DC, dengan mengundang para pemimpin negara partisipan.
Agenda utama pertemuan tersebut adalah penggalangan dana untuk rekonstruksi Gaza.
Respon Indonesia
Bergabungnya Israel ke dalam forum yang juga diikuti oleh Indonesia memicu respons dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, memberikan penegasan mengenai posisi Indonesia dalam forum tersebut.
Nabyl menegaskan bahwa partisipasi Indonesia di BoP sama sekali tidak mengubah sikap politik luar negeri Indonesia terhadap Israel.
“Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun,” kata Nabyl dalam keterangan resminya, Kamis (12/2/2026).
Fokus Pada Misi Kemanusiaan
Menurut Nabyl, keikutsertaan Indonesia didasarkan pada mandat kemanusiaan yang selaras dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
Fokus utama Indonesia adalah pada stabilisasi, perlindungan warga sipil, penyaluran bantuan, serta proses rekonstruksi pascakonflik di Gaza.
Ia juga menekankan bahwa masuknya negara manapun ke dalam organisasi tersebut, termasuk Israel, tidak akan menggoyahkan prinsip diplomasi Indonesia yang tetap mendukung perjuangan Palestina.
“Keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut,” tegas Nabyl.
Langkah Indonesia ini dipandang sebagai upaya aktif dalam ruang diplomasi multilateral untuk memastikan kepentingan rakyat Palestina tetap terjaga di tengah proses perdamaian yang diprakarsai oleh pemerintahan Donald Trump.
Baca juga: Dunia Kutuk Upaya Israel Perluas Kendali Administratif di Tepi Barat
