JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BoP).
Di hadapan para ulama dan tokoh organisasi masyarakat Islam, Kepala Negara menyatakan komitmennya untuk tetap memperjuangkan perdamaian di Palestina, namun dengan catatan tegas mengenai efektivitas forum tersebut bagi kepentingan nasional.
Hal ini terungkap dalam acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan para kiai dan tokoh ormas Islam yang digelar di Istana Merdeka, Kamis malam (5/3/2026).
Ulama sekaligus Sekretaris Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Hanif Alatas, membeberkan isi penjelasan Presiden terkait dinamika geopolitik di Timur Tengah.
Menurut Hanif, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia tetap berada di dalam forum tersebut, namun siap keluar apabila tidak ada kemajuan berarti.
“Presiden tadi menyampaikan kalau melihat tidak ada kemaslahatan lagi untuk Palestina, tidak ada peluang buat memperjuangkan kemaslahatan Palestina dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, Presiden akan menarik diri. Pernyataannya seperti itu,” ujar Hanif saat ditemui usai pertemuan.
Opsi Diplomasi Paling Realistis
Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid turut memberikan pandangannya.
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini mengungkapkan bahwa Presiden menyadari adanya berbagai desakan agar Indonesia segera menarik diri dari BoP.
Meski demikian, menurut Nusron, Prabowo menilai Board of Peace saat ini masih menjadi opsi paling realistis untuk mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian jangka panjang di Gaza.
Presiden pun mempertanyakan alternatif wadah diplomasi lain jika Indonesia memutuskan untuk keluar saat ini.
“Pak Presiden juga mempertanyakan, kalau seandainya ada yang mendesak kita keluar dari BoP, terus tawarannya kita berunding dalam rangka menciptakan perdamaian itu di forum apa? Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BoP,” imbuh Nusron.
Ajakan Memberi Waktu bagi Diplomasi
Pemerintah memandang BoP bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana diplomasi yang strategis untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Nusron mengajak masyarakat untuk bersikap objektif dan memberikan kesempatan bagi langkah diplomasi ini agar membuahkan hasil nyata di lapangan.
“Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” pungkasnya.
Pertemuan di Istana Merdeka ini menjadi sinyal bahwa pemerintah terus menyeimbangkan antara tekanan publik di dalam negeri dengan realitas diplomasi di panggung global demi kedaulatan Palestina.
