JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengungkapkan bahwa tradisi Halal bi Halal yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat. Menurutnya, tradisi ini berawal dari warisan ijtihad di kalangan Muhammadiyah.
HNW menyebutkan bahwa terminologi tersebut awalnya dipopulerkan oleh Rahmad, seorang warga Muhammadiyah dari Gombong, Jawa Tengah.
Istilah “Alal Bihalal” pertama kali ditulis dalam Majalah Soeara Moehammadijah edisi 5 tahun 1924 sebagai rubrik permohonan maaf dan silaturahmi.
Baru pada Idul Fitri tahun 1926, istilah tersebut bertransformasi menjadi “Halal bil Halal” yang populer hingga kini.
“Maka tradisi yang dengan sebutan “Halal bi Halal” yang kita kenal hari ini tidak lepas dari peran (warga) Muhammadiyah yang mempopulerkan istilah tersebut dalam kehidupan umat, sebagai bagian dari upaya menghadirkan Islam yang mencerahkan dan memperkuat persaudaraan,” ujar Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/3/2026).
Transformasi Menjadi Perekat Bangsa
Dalam perjalanannya, istilah ini mulai diadopsi ke dalam konteks kebangsaan pada tahun 1948. Saat itu, KH Wahab Hasbullah mengusulkan istilah tersebut kepada Presiden Soekarno untuk mendamaikan para tokoh bangsa yang tengah mengalami ketegangan politik.
HNW menjelaskan bahwa momentum tersebut menjadi senjata diplomasi yang ampuh bagi persatuan Indonesia.
“Momentum Halal bi Halal pada masa awal kemerdekaan menjadi sarana strategis untuk mempererat persatuan melawan politik devide et impera-nya kolonialis Belanda,” tuturnya.
Ia menyambung bahwa hal ini menjadi bukti nyata kontribusi tradisi Islam dalam menjaga keutuhan negara.
“Ini menunjukkan bahwa tradisi keislaman dapat diterima, dilanjutkan dan berkontribusi besar dalam menjaga keutuhan bangsa, dan mempererat ukhuwah tali persaudaraan di antara para Pimpinan Bangsa dan sesama warga Bangsa,” ujarnya.
Integritas Penyelenggaraan Haji
Lebih lanjut, Penasihat PD Muhammadiyah Jakarta Selatan ini mengaitkan esensi “halal” dalam tradisi tersebut dengan pembenahan birokrasi, terutama terkait perdana digelarnya kementerian baru dalam urusan haji.
“Tahun ini pertama kali penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Sebagai hasil perjuangan kami di Komisi VIII, tentu diharapkan dapat menghadirkan penyelenggaraan yang lebih baik, profesional, terbebas dari kasus hukum, dan berorientasi pada kemaslahatan jamaah,” ungkap HNW.
Baginya, perbaikan ini harus berlandaskan integritas moral yang tinggi agar sejarah kelam penyimpangan jabatan tidak terulang.
“Dan itu semua harus berbasiskan kepada prinsip yang “halal” dan dilakukan dengan “bil halal”. Agar tak terjadi lagi kasus Menteri Agama yang bermasalah dengan KPK,” tegasnya.
Solidaritas untuk Palestina dan Al Aqsa
Menutup pernyataannya, HNW mengajak umat Islam menggunakan momentum ini untuk memperkuat solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Ia menyoroti kondisi Masjid Al Aqsa yang ditutup oleh militer Israel sejak pecahnya konflik dengan Iran, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sejak 1967.
Penutupan yang diprediksi berlangsung hingga 15 April 2026 ini dikhawatirkan akan menjadi permanen jika tidak ada tekanan internasional yang efektif.
“Karena itu, Halal bi Halal juga harus menjadi momentum untuk kembalinya umat Islam pada fitrahnya yaitu dengan memperkuat solidaritas terhadap Masjid Al Aqsha dan dukungan bangsa Indonesia untuk penyelamatan Masjid Al Aqsha dan kemerdekaan Palestina,” ucapnya.
Langkah ini, menurut HNW, adalah estafet perjuangan dari para tokoh terdahulu.
“Melanjutkan apa yang dulu sudah diperjuangkan oleh Prof Dr. KH Abdul Kahar Mudzakkir, kader muda Muhammadiyah, yang menjadi anggota BPUPK, Panitia 9, dan kemudian menjadi Bapak Bangsa dan Pahlawan Nasional,” pungkas HNW.
Agenda Silaturahim Idul Fitri 1447H ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, di antaranya Ketua PP Muhammadiyah periode 2005-2015 Prof. Din Syamsudin, Rektor UTM Jakarta Prof. Agus Suradika, serta jajaran pengurus PDM Jakarta Selatan.
