Hensa: Pemerintah Gagal Tangkap Esensi dari Bermacam Tagar Seperti #KamiBersamaSukatani
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio. (Dok: Lembaga Survei KedaiKOPI) JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengungkapkan keprihatinannya atas sikap pemerintah terhadap maraknya tagar seperti #AdiliJokowi, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, dan #KaburAjaDulu di media sosial.
Ia menilai pemerintah gagal memahami esensi gerakan tersebut, yang bukan sekadar tagar biasa, tetapi “call to action” atau ajakan bertindak dari masyarakat.
“Ya jelas banyak yang khawatir. Penguasa memandang gerakan sosial rakyat hanya sebatas tagar, padahal cek saja #KaburAjaDulu, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, hingga #AdiliJokowi—it’s a call to action, bukan cuma sekadar tagar!” kata Hensa di akun pribadi X-nya, @satriohendri.
Hensa pun menyoroti respons pemerintah yang dinilainya kontraproduktif.
Ia menilai, pemerintah justru bersikap defensif dan mengabaikan suara-suara rakyat dalam tagar-tagar tersebut.
“Parahnya, tagar call to action ini justru direspons dengan komunikasi yang buruk. Pemerintah bersikap defensif, mengkerdilkan aksi rakyat, dan menafikkan keadaan. Padahal, tagar ini adalah ekspresi kegelisahan terhadap keadaan,” tegasnya.
Hensa menekankan bahwa aspirasi yang disuarakan masyarakat melalui aksi dan gerakan sosial bukanlah hal yang bisa diremehkan.
Menurutnya, suara-suara serta kritikan masyarakat saat ini benar-benar menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia cenderung abai terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat.
“Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh,” kata Hensa.
“Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama,” lanjutnya.
Hensa pun mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam menanggapi gerakan sosial.
Menurutnya, sikap meremehkan hanya akan memperburuk kepercayaan publik, sementara komunikasi yang baik dapat menjadi jembatan untuk memahami dan menyelesaikan masalah.
“Sekali lagi, kemunculan tagar-tagar tersebut adalah bukti bahwa pola komunikasi yang dijalankan pemerintah saat ini terhadap masyarakat cenderung memburuk,” tutupnya.
