Hensa: PDI-P Mainkan Matematika Politik Lewat Sebutan Partai Penyeimbang
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo saat Bimtek PDI-P di Bali. (Dok. PDIP) JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio, akrab disapa Hensa, menilai PDI Perjuangan tengah menerapkan strategi matematika politik cerdas dengan memposisikan diri sebagai penyeimbang di luar pemerintahan, bukan oposisi atau koalisi.
Ia menilai, langkah ini efektif untuk mempertahankan pengaruh politik sekaligus mengamankan basis suara menjelang Pemilu 2029.
“PDI Perjuangan saat ini sedang memainkan matematika sederhana sebetulnya. Dengan menempatkan diri di luar kabinet, maka rakyat akan ingat bahwa PDI Perjuangan ini di luar kabinet. Jadi kalau nanti pas pemilu 2029, suara-suara oposisi itu larinya ke PDI Perjuangan,” ujar Hensa kepada wartawan.
Hensa menjelaskan, strategi ini memungkinkan PDI Perjuangan mempertahankan kenikmatan politik tanpa kehilangan dukungan rakyat.
Ia mencontohkan posisi strategis kader partai, seperti Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di BRIN dan BPIP atau Puan Maharani sebagai Ketua DPR.
“Jadi nikmatnya dapat, suara juga tidak hilang. Nah ini sebetulnya yang dimainkan oleh PDI Perjuangan, makanya saya katakan ini matematika sederhana aja,” katanya.
Hensa pun menilai, narasi “penyeimbang” yang diusung PDI Perjuangan memperkuat citra independen partai.
“PDI-P, partai demokrasi Indonesia penyeimbang. Kata-katanya aja dibikin sama mereka kalau adalah mereka partai penyeimbang,” tutur Hensa.
Dengan tidak bergabung ke koalisi pemerintahan, Hensa melihat PDI Perjuangan dapat menarik suara masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan.
Hensa menambahkan, strategi ini selaras dengan pendekatan politik Prabowo Subianto yang merangkul semua pihak, menciptakan stabilitas politik.
“Karena kan sekarang oposisi mau lari ke mana suaranya? Nggak ada. Semuanya masuk di Pak Prabowo,” pungkas Hensa.
PDI-P jadi partai penyeimbang
Sebelumnya, Megawati menegaskan bahwa PDI-P tidak akan memposisikan diri sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintah. Ia menyebut PDI-P akan berperan sebagai partai penyeimbang untuk memastikan pembangunan nasional tetap sesuai dengan konstitusi.
“Oleh karena itu, PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” ujar Megawati.
Ia menegaskan bahwa PDI-P akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun akan kritis terhadap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial.
“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” jelasnya.
Megawati menegaskan bahwa PDI-P berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan moralitas politik ala Bung Karno.
“Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” kata Megawati.
Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia harus berpijak pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi, bukan sekadar perebutan kekuasaan antar elite.
“Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” tegasnya.
