Hensa: Amnesti Hasto Pesan Damai Prabowo untuk PDI Perjuangan, Tapi Umpan Lambung Siapa?
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio saat di Lembaga Survei KedaiKOPI. (Dok: Rujakpolitik.com) JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sebagai pesan damai untuk merangkul semua pihak.
Namun, Hensa, panggilan akrabnya, mempertanyakan siapa yang melontarkan “umpan lambung” di balik keputusan ini, karena publik bisa mencurigai adanya motif politik tersembunyi.
“Ini siapa yang ngelontarin umpan lambung ke Pak Prabowo sehingga ada keputusan ini? Keputusan amnesti ini kan bagus banget, semua kaget,” ujar Hensa kepada wartawan.
Hensa menilai amnesti untuk Hasto bukan sekadar langkah hukum, melainkan mencerminkan komunikasi politik yang kuat.
Prabowo, katanya, ingin menunjukkan komitmennya untuk menciptakan stabilitas politik dengan merangkul kelompok-kelompok yang selama ini dianggap berseberangan, termasuk PDI Perjuangan.
“Pak Prabowo itu ngomong dari awal, dia mau merangkul semua pihak untuk pembangunan. Nah, salah satu caranya ya seperti ini, menghilangkan kegaduhan politik yang bisa bikin eskalasi nggak oke,” ujar Hensa.
Hubungan antara Prabowo dan PDI Perjuangan, menurut Hensa, sebenarnya tidak pernah benar-benar renggang.Ia mencontohkan bagaimana posisi politik PDI Perjuangan, seperti jabatan Puan Maharani sebagai Ketua DPR, tetap dipertahankan meski Gerindra memiliki kekuatan koalisi untuk mengubah aturan.
Bahkan, pengangkatan Junimart Girsang sebagai duta besar menunjukkan bahwa Prabowo tidak mengambil “kenikmatan politik” PDI Perjuangan, melainkan justru menambahkannya.
“Kalau saya sih menilainya mereka tidak pernah tidak mesra ya. PDI Perjuangan punya kenikmatan politik, kayak Mbak Puan tetap Ketua DPR, itu nggak diutak-atik,” katanya.
Di sisi lain, Hensa menyoroti unggahan Instagram politikus Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang memposting foto bersama Puan Maharani, Prananda Prabowo dan Megawati Soekarnoputri pasca-pengumuman abolisi.
Foto tersebut, menurutnya, menjadi simbol bahwa Prabowo ingin menunjukkan kepada publik bahwa pemerintahannya tidak memusuhi oposisi, melainkan mengajak kerja sama.
“Pesan komunikasinya jelas banget dari Bang Dasco. Pemilu udah selesai, ayo bangun bareng. Ini penegasan bahwa riak-riak politik sisa pemilu harus diakhiri,” ujar Hensa.
Dari sisi strategi jangka panjang, Hensa melihat ada visi menuju 2029 dalam keputusan ini. Abolisi untuk Hasto bisa menjadi langkah awal untuk membangun koalisi yang lebih luas di masa depan.
Namun, ia menegaskan bahwa ini tidak berarti PDI Perjuangan akan langsung bergabung dalam pemerintahan. Hensa melihat PDI Perjuangan memungkinkan untuk bermain peran sebagai pengawal yang kritis sehingga tetap relevan menjadi mitra tanpa masuk kabinet.
“PDI Perjuangan punya peran kritis di legislatif. Contohnya, Pak Darmadi Durianto yang tanya soal bisnis plan Koperasi Merah Putih. Itu kan masukan kritis yang sehat,” ujar Hensa.
Hensa juga menambahkan bahwa amnesti ini bisa memengaruhi dinamika politik ke depan, terutama dalam hubungan Prabowo dengan PDI Perjuangan.
Namun, ia menegaskan bahwa hubungan ini tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk koalisi formal.
“Dalam ilmu politik tidak harus seseorang itu masuk ke dalam satu kelompok untuk dikatakan mendukung kelompok itu,” ujarnya.
PDI Perjuangan, dengan posisi kritisnya di legislatif, tetap bisa berkontribusi tanpa harus kehilangan independensinya.
“Walaupun dalam keputusan amnesti ini saya juga melihat ada visi ke 2029 juga dari Pak Prabowo yang diputuskannya hari ini,” tutup Hensa.
