Hasto Minta Kepala Daerah Usungan PDI-P Ikuti Visi Prabowo, Hensa: Sudah Seharusnya Begitu
JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada kepala daerah terpilih dari PDI-P.
Dikutip dari Antara, Hasto meminta agar kepala daerah dari PDI Perjuangan mengikuti visi misi Presiden Prabowo Subianto.
Hensa pun sepakat dengan pernyataan Hasto terhadap kepala daerah yang diusung oleh PDI-P tersebut.
Menurutnya, kepala daerah sudah seharusnya satu visi dan misi dengan Presiden, yang saat ini merupakan Prabowo, meski berasal dari parpol lain.
“Kita apresiasi dukungan PDI Perjuangan itu, karena kalau menurut saya, sudah seharusnya kepala daerah satu visi dengan presiden,” kata Hensa.
Menurut Hensa, pernyataan Hasto itu pun sekaligus menandakan bahwa PDI Perjuangan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibanding masalah politik.
Hal ini juga menjawab bahwa pernyataan Hasto itu menandakan PDI-P siap membantu pemerintahan tanpa harus bergabung ke kabinet.
“Ini harus disorot, kalau PDI Perjuangan ini adalah partai yang lagi-lagi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan politik,” kata Hensa.
Ia berpendapat, seluruh kepala daerah yang terpilih harus mengutamakan kepentingan rakyat dalam bekerja nanti.
Tak hanya itu, kata Hensa, para partai politik pun juga harus bekerja sama dalam membentuk kebijakan yang pro rakyat.
“Kepala daerah dan partai-partai politik diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat dan mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya.
PDI-P Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan pembekalan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 dari PDIP.
Pembekalan itu dilakukan untuk menyelaraskan program Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk kebijakan efisiensi anggaran pun didukung.
Menurutnya, PDIP menjadi partai yang memahami sistem politik.
Setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden RI, maka segala visi dan misi Presiden saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah.
“Visi dan misi dari Presiden Prabowo itu kemudian dijabarkan dalam UU tentang rencana pembangunan jangka menengah, sehingga sistem politik kita sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, tentu saja kepala-kepala daerah dari PDIP juga akan berkomitmen, konsisten di dalam menjalankan UU tentang rencana pembangunan jangka menengah,” kata Hasto kepada awak media setelah pembekalan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, kepala daerah terpilih dari PDIP pun akan memberikan dukungan bagi Prabowo soal kebijakan efisiensi anggaran.
Dengan catatan, pemerintah bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran.
