Hasto Ditahan KPK, PDI-P: Megawati Lansgung Pegang Komando

JAKARTA – Ketua DPP PDI-P bidang Kehormatan Komarudin Watubun menjelaskan kekosongan jabatan Sekretaris Jenderal setelah Hasto Kristiyanto ditahan KPK.

Ia menyatakan, sesuai arahan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, DPP PDIP tidak akan menunjuk Plt Sekretaris Jenderal.

“Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum,” ungkap Komarudin dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Baca: Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto Resmi Ditahan KPK

Mengenai langkah politik PDIP untuk membebaskan Hasto melalui Fraksi di parlemen, keputusan tersebut ada di tangan Megawati.

Ia menegaskan, Ketua Umum memiliki kewenangan dalam menentukan sikap dan langkah strategis partai.

“Fraksi adalah perpanjangan dari DPP, jadi semua harus menunggu komando dari Ibu Ketua Umum,” tambah Komarudin.

Buntut dari penahanan itu, Megawati juga meminta kepala daerah terpilih dari PDI-P untuk tidak berangkat ke acara retreat di Magelang.

Hasto ditahan KPK

KPK resmi menahan Hasto pada 20 Februari 2025, di rumah tahanan negara klas I Jakarta Timur, selama 20 hari untuk penyidikan.

“Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan,” ujar Jubir KPK, Tessa Mahardhika, dikutip dari Antara.

Pada 24 Desember lalu, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan, yang melibatkan buronan KPK, Harun Masiku.

Ketua DPP bidang Reformasi Hukum PDIP, Ronny Talapessy, menilai penahanan sekjen PDI-P itu bermuatan politis.

Ia mengatakan, apa yang dilakukan penyidik itu merupakan babak baru politisasi hukum yang mencoba menyerang partai berlambang moncong putih itu jelang dihelatnya kongres.

“Sudah ditargetkan ditahan sebelum kongres partai,” kata Ronny.

Ronny menilai, apa yang dilakukan penyidik KPK tidak memiliki urgensi untuk dilakukan.

Alasannya, Hasto terus bersikap kooperatif dalam penanganan perkara ini.