Habiburokhman Nilai Program Makan Bergizi Gratis Wajar Hadapi Kendala
JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai wajar jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menemui sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaannya. Menurutnya, setiap program besar pemerintah pasti menghadapi tantangan, terutama yang baru pertama kali dilaksanakan dan dijalankan secara nasional setiap hari.
“Program-program ini pasti semua ada masalahnya, benar enggak? Kita bikin hajatan aja pasti ada. Misalnya hilang sendok, makanannya enggak sesuai jumlah orang yang hadir, apalagi ini hajatan nasional dan setiap hari,” ujar Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait RUU KUHAP bersama Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Politikus Partai Gerindra itu mengibaratkan pengelolaan program MBG seperti mengatur hajatan besar yang digelar setiap hari. Ia menegaskan, kendala yang muncul bukan alasan untuk menghentikan program, melainkan menjadi bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.
“Kalau mau nikah saja pasti pusing mau hajatan resepsi, itu seumur hidup sekali saja ada aja masalah. Apalagi ini setiap hari bikin hajatan seperti ini,” kata dia.
Habiburokhman menyebut program MBG telah terbukti bermanfaat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Ia mengaku mendapat respons positif dari masyarakat di daerah pemilihannya di Jakarta Timur.
“Bukan teori saya ngomong, ini dinyatakan langsung oleh emak-emak yang tiap malam saya temui. Mereka bilang program MBG sangat membantu, manfaatnya luar biasa. Kebutuhan pemenuhan gizi anak bisa terbantu dengan program ini,” tutur Habiburokhman.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menilai kebijakan pemerintah secara adil dan objektif. Menurutnya, tidak semua kebijakan pemerintah buruk, karena banyak program yang memberikan dampak positif bagi rakyat.
“Kita harus fair kritis, bahkan super kritis. Yang tidak baik kita perbaiki, yang sudah baik kita dukung. Jangan sampai diperalat dalam satu kondisi, pokoknya semua ditentang. Lah kalau bagus, gimana mau menentang?” ucap Habiburokhman.
Habiburokhman menegaskan komitmen pemerintah dan DPR untuk terus memperbaiki pelaksanaan MBG agar lebih tepat sasaran. Namun, ia menolak anggapan bahwa kendala teknis menjadi alasan untuk menghentikan program tersebut.
“Kalau rakyat minta dilanjutkan karena merasa bermanfaat, tentu kita dukung. Tapi kita juga ingin terus ada perbaikan. Pemerintah pasti juga menginginkan hal yang sama,” kata dia.
Dukungan terhadap program MBG juga disampaikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dalam forum tersebut, mahasiswa Universitas Malikussaleh, Muhammad Fadli, yang mewakili AMAN, mengapresiasi sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk MBG.
“Seperti MBG, sekolah rakyat, kemudian sekarang sudah diinisiasi adanya legalisasi tambang rakyat sebagai penyetaraan ekonomi dan berbagai program lainnya,” ucap Fadli.
Pernyataan tersebut menjadi pembuka dari AMAN sebelum memberikan masukan terkait pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kepada Komisi III DPR RI.
