H-10 MotoGP Mandalika 2024, Pemprov Belum Lunasi Hosting Fee Sebesar Rp231,29 Miliar
Lombok – Hingga saat ini, pelaksanaan MotoGP Mandalika 2024 masih menghadapi kendala terkait pembayaran hosting fee yang mencapai Rp231,29 miliar. Jumlah tersebut masih belum dilunasi oleh pihak penyelenggara kepada Dorna Sport sebagai pemegang hak komersial eksklusif MotoGP. Kendala ini disinyalir dapat mempengaruhi persiapan menjelang balapan akbar yang dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Mandalika pada 27-29 September tahun ini.
Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota di sana sebagai pihak penyelenggara mengaku kesulitan untuk membayar hosting fee dengan jumlah yang cukup besar tersebut. Menurut Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad, Pemprov NTB maupun Pemda Kabupaten Kota lainnya tidak memiliki anggaran untuk membayar hosting fee tersebut. Wirawan berdalih alokasi APBD difokuskan untuk PON dan Pilkada Serentak 2024. Bahkan dana untuk membayar hosting fee MotoGP tidak dianggarkan sama sekali di APBD.
“Tentu ini bukan proses yang mudah, mengingat alokasi anggaran, APBD, dan lain sebagainya yang harus dipertimbangkan oleh mereka (pemprov dan pemkab). Oleh karena itu, kami memberikan waktu untuk berproses”, ucap Wirawan.Jika pemerintah gagal membayar hosting fee, Dorna Sport harus memberikan tenggat pembayaran. Hal ini akan memicu skenario yang tidak diinginkan, seperti pembatalan atau penundaan ajang balap.
Namun di sisi lain Direktur Operasi ITDC, Wenda R Nabiel, menegaskan bahwa MotoGP Mandalika 2024 harus tetap berjalan. ITDC memberi kesempatan kepada Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota untuk mencari dana sebelum ajang dimulai.
Sebab Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan subsidi untuk pembayaran hosting fee Mandalika GP tahun ini. Pada tahun ini, pemerintah menolak memberikan subsidi untuk biaya hosting fee MotoGP Mandalika 2024. Sebelumnya, pada tahun 2021 dan 2022, biaya tersebut telah dibayarkan oleh pemerintah. Namun, setelah dilakukan audit, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa pembayaran hosting fee pada MotoGP Mandalika 2022 tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah, sehingga menjadi masalah
“Kita (Kemenparekraf) membayar hosting fee pada 2022 dan terjadi temuan oleh BPK karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi kami”, kata Sandi.
Jika Pemprov NTB dan Pemeritah Kabuaten/Kota gagal membayar hosting fee, Dorna Sport harus memberikan tenggat pembayaran. Hal ini akan memicu skenario yang tidak diinginkan, seperti pembatalan atau penundaan ajang balap. (*)
