JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permintaan maaf kepada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla karena usulannya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Meski demikian, pemerintah tetap menghargai dan memberikan perhatian serius terhadap berbagai masukan, termasuk usulan JK yang ingin menaikkan harga BBM guna meringankan beban subsidi di sektor energi.
“Namun mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” kata Gibran dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Gibran menjelaskan bahwa pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan memfokuskan anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM, seperti naiknya harga bahan pokok, biaya transportasi, dan kebutuhan lainnya.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong akselerasi transisi menuju penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan.
Gibran mencontohkan, Presiden Prabowo yang baru saja meresmikan pabrik kendaraan bus dan truk listrik PT Vektor Sakti Industri (PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk) milik Bakrie Group di Magelang, Jawa Tengah, Kamis hari ini.
“Hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Listrik, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah,” ucap dia.
Sebelumnya, JK mengusulkan agar pemerintah tetap menaikkan harga BBM di tengah konflik Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak dunia meningkat. Menurutnya, subsidi energi khususnya BBM akan membuat defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin membengkak dan menumpuk utang.
“Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,” kata Jusuf Kalla saat wawancara di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
JK menilai bahwa mempertahankan subsidi BBM saat harga minyak dunia melonjak akibat perang Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel justru akan membuat utang pemerintah semakin besar. Ia berpandangan, kenaikan utang lebih berbahaya dalam jangka panjang dan masyarakat Indonesia nantinya akan merasakan dampaknya.
Meski tidak memungkiri kemungkinan adanya protes masyarakat di awal penyesuaian harga, JK mencontohkan pengalaman masa lalu bahwa kenaikan BBM bisa diterima masyarakat jika dijelaskan dengan baik.
“Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar,” kata JK.
