Fraksi Nasdem Tunggu Putusan MKD Terkait Pengganti Anggota DPR yang Dinonaktifkan
Kolase politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang dinonaktifkan dari DPR RI. (Dok. Istimewa) JAKARTA – Fraksi Partai Nasdem belum menyiapkan pengganti untuk dua anggota DPR RI yang dinonaktifkan, yaitu Ahmad Saroni dan Nafa Urbach. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, menyatakan bahwa fraksinya masih menunggu keputusan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Enggak (belum ada pengganti), nanti itu kan lihat putusan MKD. Kita kan enggak mendahului putusan mahkamah kehormatan dewan kan gitu. Nanti kita lihat,” kata Saan usai acara Cek Kesehatan dan Pengobatan Gratis di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Jakarta, Jumat (25/10/2025).
Saan menjelaskan bahwa MKD DPR RI akan menggelar sidang etik untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pelanggaran yang diduga dilakukan anggota DPR tersebut.
“Yang sekarang pasti akan dilihat semua apa akan memanggil semua para pengadu ya,” ujarnya.
Saan menegaskan bahwa Fraksi Nasdem akan mematuhi seluruh mekanisme yang ditetapkan oleh MKD. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa MKD akan menjalankan sidang dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
“Jadi kita akan ikuti semua mekanisme yang ada di MKD. Tentu kita juga berharap bahwa, saya yakin MKD dalam sidang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian. Jadi kita percaya kepada MKD,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah mengizinkan MKD untuk menggelar sidang terbuka terkait dugaan pelanggaran etik sejumlah anggota DPR yang dinonaktifkan, termasuk Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem, Adies Kadir dari Fraksi Golkar, serta Uya Kuya dan Eko Patrio dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
“Pimpinan DPR sudah mengizinkan untuk mengadakan sidang terbuka MKD di masa reses,” kata Dasco saat dihubungi pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Dasco menambahkan bahwa agenda persidangan sepenuhnya diserahkan kepada MKD, dengan rencana sidang akan dimulai pada 29 Oktober 2025.
“Rencananya akan dimulai pada tanggal 29 Oktober 2025,” ujar Dasco.
Penonaktifan sejumlah anggota DPR tersebut dilakukan menyusul pernyataan mereka di depan publik yang dinilai memicu kemarahan dan demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu. Pernyataan tersebut mencakup penjelasan yang keliru tentang kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan hingga pernyataan yang dianggap kurang berempati.
