Forum Aktivis Nilai Perubahan Terhadap Kabinet Prabowo Juga Harus Dilakukan

JAKARTA – Sorotan publik terhadap kinerja kabinet Prabowo-Gibran kini menguat pasca demonstrasi yang dipicu polemik tunjangan anggota DPR. Banyak di antara mereka dinilai berkinerja buruk dan mengeluarkan pernyataan yang dianggap merugikan masyarakat.

“Ini kita tidak boleh lupa, selain DPR, di kabinet juga banyak menteri yang kinerjanya buruk dan membuat rakyat menderita,” ujar Presidium Forum Aktivis Indonesia (FAI), Ramadhan Isa, kepada media pada Selasa (2/9/2025).

Aktivis yang akrab disapa Dhani ini menyebut beberapa menteri yang dianggap bermasalah dalam kebijakan dan sikapnya sebagai pejabat publik. Pertama, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Dia bendahara negara, yang paham apa dampak tunjangan anggota DPR dan bagaimana sesungguhnya kas kita. Dia patut diduga tidak memberikan masukan sesungguhnya pada presiden atas kondisi keuangan, sehingga Indonesia sebentar lagi memasuki krisis fiskal,” katanya.

Dhani juga menyoroti kebijakan pajak Sri Mulyani yang dinilai membebani masyarakat di tengah kemiskinan dan pengangguran.

Kedua, Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dhani menyoroti pernyataan Amran yang sempat membandingkan harga beras di Indonesia dengan Jepang, yang menurutnya sudah berbeda taraf hidupnya.

“Ditengah perjuangan hidup masyarakat karena berbagai harga naik dan uang sulit dicari, menteri Amran membandingkan harga beras di Indonesia dengan di Jepang. Ia menasehati masyarakat agar tak perlu kuatir karena harga di Jepang lebih mahal. Ini logikanya bagaimana?” ujar Dhani, menambahkan bahwa Amran seharusnya memahami perbedaan kondisi ekonomi kedua negara.

Ketiga, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. Menurut Dhani, isu soal keterlibatan Budi Arie dalam kasus judi online membuat citra pemerintahan kini merosot.

“Tuduhan dirinya dikaitkan dengan judol membuat wibawa pemerintahan merosot.” kata Budi Arie.

Keempat, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

“Infrastruktur pendamping desa diporakporandakan, sehingga pembangunan desa seperti daerah tertinggal. Padahal desa menjadi tulang punggung ekonomi,” kritik Dhani.

Kelima, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil dinilai memiliki tugas vital namun hingga kini tak terlihat kinerjanya.

“Tugasnya vital, tapi kinerjanya nol. Mafia migas malah seperti dipelihara oleh negara, bukannya diberantas,” tegasnya.

Keenam, Menteri Komunikasi dan Digitalisasi Meutya Hafid, yang disebut “tidak mampu menjaga keamanan data digital dan dijuluki ratu blokir.”

Ketujuh, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. “Lapangan kerja tak juga tercipta, malah pengangguran semakin massif dan kementeriannya penyebab biaya sertifikasi K3 mahal,” ungkap Dhani.

Terakhir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. “Pernyataan-pernyataannya sering bertabrakan dengan realita sosial, diantaranya yang bergaji Rp15 juta perbulan lebih sehat,” ujarnya.

Menurut Dhani, evaluasi hanya terhadap DPR tidak cukup untuk memperbaiki kondisi Indonesia, tetapi juga harus menyentuh menteri-menteri bermasalah dan berkinerja buruk.

Ia menambahkan, selama hampir setahun pemerintahan Prabowo, capaian program pemerintah terhambat oleh kinerja menteri yang tidak optimal.

“Makanya tak heran jika persoalan republik ini seolah menggunung dan bertambah,” katanya.

Dhani menilai aksi massa pada akhir Agustus lalu sebagai peringatan dari masyarakat yang kecewa dengan sikap menteri yang tidak peka terhadap realitas sosial. “Copot mereka, hanya itu satu-satunya jalan agar masyarakat kembali mempercayai pemerintah,” tandasnya.