JAKARTA – Ekonom sekaligus analis pasar modal Ferry Latuhihin menilai satu-satunya cara efektif mengangkat ekonomi Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto adalah melalui pemotongan pajak secara masif sebagai bentuk stimulus fiskal.
Ia mendukung rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memangkas PPN menjadi 8 persen, sambil merekomendasikan penurunan pajak badan dan penghasilan hingga 10-15 persen untuk tingkatkan daya beli masyarakat dan daya saing usaha.
Dalam wawancara di kanal YouTube Hendri Satrio Official, Ferry menjelaskan bahwa pemotongan PPN akan membuat harga barang lebih murah, sehingga merangsang konsumsi domestik yang sedang lesu dan bahkan ekspor untuk tambah devisa.
“Apa yang bagus memang itu yang dibutuhkan. Kalau PPN dipotong kan harga-harga lebih murah. Daya beli masyarakat jadi meningkat. Daya beli rakyat masyarakat kan sekarang lagi drop ya. Nah yang kedua, dengan barang yang lebih murah, mungkin ekspor bisa terstimulir. Sehingga datang devisa. Itu dari satu, PPN,” ujar Ferry.
Ia juga menyarankan penurunan corporate tax atau pajak badan dari 21-22 persen menjadi 15 persen, atau bahkan 10 persen, agar perusahaan bisa pertahankan karyawan dan ekspansi, mengurangi PHK di tengah banyak pabrik tutup karena kalah saing.
“Yang kedua, corporate tax, pajak badan. Dikurangin aja, supaya apa? Kita kan sekarang melihat banyak pabrik-pabrik yang tutup. Gak bisa bersaing. Nah kalau pajak badan itu diturunin, net margin atau net profitnya kan bisa lebih tebal. Ya kan Perusahaan, setidaknya dia bisa mempertahankan karyawannya. Tidak PHK gitu kan ya. Mungkin juga bisa ekspansi gitu ya,” katanya.
Ferry turut usul pemangkasan PPh atau pajak penghasilan dari 30 persen menjadi 15-10 persen, meski akibatnya pemerintah kekurangan pendapatan. Solusinya, rasionalisasi belanja negara, termasuk potong anggaran rutin seperti gaji PNS dan struktur kabinet yang gemuk dengan 108 wakil menteri.
“Sekarang PPH kita 21-22%. Diturunin aja jadi 15%. Atau kalau perlu jadi 10%. Lalu selebihnya juga, PPH ya, pajak penghasilan. Top line-nya sampai 30%. Diturunin lah jadi 15%. Kalau perlu jadi 10%. Memang akibatnya adalah, pemerintah kekurangan uang,” ucap Ferry.
“Nah kalau uangnya kurang, spending-nya juga harus kurang. Spending tuh banyak sekali yang harus dikurangin. Misalnya adalah, anggaran belanja rutin. Itu kan sangat besar sekali tuh ya. Membayar PNS gitu kan. Kita lihat kabinet kita kan gemuk sekali ya. Sampai 108 wakil menteri. Itu kan boros yang luar biasa,” jelasnya.
Menurut Ferry, efisiensi bisa dicapai dengan audit pengeluaran pemerintah, termasuk rasionalisasi OPD di daerah yang mencapai 25-30 unit per kabupaten dengan produktivitas rendah.
“Sekarang namanya kalau gak salah, OPD ya, dulu SKPD ya. Setiap kabupaten tuh bisa 25-30 SKPD atau OPD. Dan satu SKPD tuh gak tau keberapa orang ini kan gak jelas kerjanya apa. Menambah birokrasi, menambah bebang daripada belanja negara. Belanja rutinnya, sementara produktivitasnya gak ada. Jadi kan bisa sebetulnya. Kalau kita audit semua, pengeluaran pemerintah, seharusnya kita bisa yang namanya efisiensi,” tambahnya.
Ia menanggapi kekhawatiran soal kehilangan Rp70 triliun per 1 persen penurunan PPN dengan logika bahwa uang itu kembali ke masyarakat, memperkuat daya beli alih-alih spending negara yang menurutnya sering salah sasaran.
“Iya tapi kalau negara kehilangan uang 70 triliun, kan masyarakat kelebihan uang 70 triliun. Logikanya kan gitu. Ini yang ditarik kan uang masyarakat. Makanya saya bilang, rasionalisasi daripada tax reform adalah kembali lagi memperkuat daya beli masyarakat, memperlemah daya beli negara,” kata Ferry.
“Sebab apa? Semakin banyak negara menerima uang, semakin ngawur spendingnya. Misalnya ya kan bangun IKN, ya kan bangun Whoosh, ya kan. Yang enggak, enggak gitu kan ya,” jelas Ferry.
Di sisi lain, Ferry menyinggung kebijakan fiskal era Sri Mulyani yang ia anggap pasif, hanya menjaga defisit anggaran tanpa reformasi pajak, sehingga ia sebutnya sebagai “ibu rumah tangga” yang beruntung karena gelar akademis.
“Kan selama ini kan kita lihat selama ini sebelum pebayakan Sri Mulyani 14 tahun. Ibu ini kan sebetulnya ibu rumah tangga, bukan menteri keuangan. Karena dia gak melakukan fiscal reform, ya kan. Dia kan cuma jadi kasir doang. Ya gak ada yang namanya fiscal policy dari Sri Mulyani. Dia cuma jagain budget deficit, ya oke mau minta apa aja silahkan. Tapi yang namanya tax policy, fiscal policy dia juga gak paham. Makanya aku bilang ini the most lucky woman in the world,” tegasnya.
Meski demikian, Ferry mendukung inisiatif Purbaya untuk quick win melalui pemotongan PPN, sebagai cara cepat transfer daya beli dari pemerintah ke rakyat.
“Jadi saya support. Kalau Purbaya mau nurunin PPN, balik lagi ke laptop ya memang saya support. Karena memang itu yang dibutuhkan untuk quick win. Jangan ngomong yang lain-lain dulu, ya kan. Ini paling cepat mentransfer daya pemerintah ke masyarakat hingga masyarakatnya spending kan gitu,” tutur Ferry.
