Feri Amsari Nilai Isu Ijazah Jokowi Bisa Rugikan Rakyat, Ini Penjelasannya
Pakar hukum tata negara Feri Amsari dalam YouTube Hendri Satrio Official JAKARTA – Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai isu keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo bisa saja merugikan rakyat. Hal itu ia sampaikan dalam YouTube Hendri Satrio Official, Kamis (7/8/2025).
Mulanya, analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) sebagai pemandu acara menanyakan kepada Feri Amsari terkait pengaruh terhadap masyarakat jika ijazah Jokowi terbukti palsu.
“Ini misalnya nih, kalau itu (ijazah terbukti) enggak asli, itu ngaruhnya apa (ke masyarakat)?,” tanya Hensa kepada Feri.
Feri lalu menjelaskan bahwa Jokowi tetap akan dianggap sebagai presiden ke-7 RI meski ijazahnya terbukti palsu. Hal ini merujuk kepada prinsip ketatanegaraan bahwa seorang presiden akan tetap dianggap sebagai presiden terlepas dari apa pun catatan sejarahnya.
“Secara ketatanegaraan, apa yang sudah terlewat itu sudah terjadi, presiden tetap presiden dengan segala catatan sejarahnya, cuma catatan evaluasi menjadi sangat penting (ke depannya),” ujar Feri.
Setelah itu, Hensa menanyakan kembali bahwa siapa yang akan dirugikan jika ijazah Jokowi tersebut terbukti palsu.
“Damage yang paling besar itu UGM dong?,” tanya Hensa.
“Damage yang paling besar itu rakyat dong, (itu menandakan) demokrasi kita itu penuh dengan permainan, penuh tipu daya, hak permainan yang kok bisa dalam upaya memenuhi syarat menjadi calon presiden melampirkan bukti yang palsu?,” jawab Feri.
Feri lalu berpendapat bahwa jika ada kepalsuan dalam syarat pendaftaran dan penyelenggara pun luput untuk memeriksanya, maka dikhawatirkan rakyat akan terjerumus dan memilih sesuatu yang tidak benar.
Maka dari itu, Feri menilai seorang presiden tidak boleh berbohong termasuk dalam syarat pendaftaran pencalonannya karena akan menimbulkan daya rusak yang tinggi dalam masyarakat.
“Kalau rakyat biasa bisa bohong, Hensa Feri Amsari bisa bohong, paling hanya dikenakan sanksi etik, sementara presiden itu dilarang bohong, tak hanya masalah etik namun juga dampak ketatanegaraannya,” pungkas Feri.
