Dunia Ramai-Rama Tolak Usulan Relokasi Warga Gaza

JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, menolak usulan Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza keluar dari Jalur Gaza, Palestina.

Menyadur dari Antara, Dujarric mengecam keras usulan yang diduga kuat mengarah pada pembersihan etnis tersebut.

“Kami menentang setiap rencana yang akan menyebabkan pemindahan paksa penduduk atau mengarah pada pembersihan etnis dalam bentuk apa pun,” tegas Dujarric, Senin (27/1).

Selain PBB, penolakan terhadap ide Trump tersebut juga muncul dari mulut Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas.

Melalui pernyataan kantor kepresidenan Palestina, Abbas “mengecam dan menolak keras segala usulan yang mengarah pada perelokasian rakyat kami dari Jalur Gaza,” dikutip dari Arab News.

Di dalam pernyataan yang sama, Abbas menegaskan bahwa rakyat Palestina “tidak akan meninggalkan tanah air dan tempat suci mereka”.

Abbas juga menambahkan bahwa mereka tidak akan mengulangi terjadinya tragedi Nakba seperti pada tahun 1948.

Baca juga: Diisukan Terbunuh, Komandan Hamas Muncul di Hadapan Publik

Uni Eropa Menolak Keras

Senada dengan Abbas dan PBB, Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, juga menyampaikan penolakan usulan kontroversial tersebut.

“Posisi kami jelas: warga Gaza harus tetap di Gaza. Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan, yang harus dikelola oleh satu pemerintahan,” ujarnya.

“Secepatnya, Gaza dan Tepi Barat harus berada di bawah kendali satu otoritas nasional Palestina,” sambungnya.

Selain Spanyol, negara Eropa Barat lain yang turtut menolak usulan Trump ini adalah Jerman.

Melalui Jubir Kemenlu, Christian Wagner, Jerman menyatakan akan bersikap dan berpegang teguh pada konsensus internasional terkait status Gaza.

“Penduduk Palestina tidak boleh diusir dari Gaza, dan Gaza tidak boleh diduduki secara permanen atau dipindahkan oleh Israel,” ujar

Kelompok G7, termasuk AS, mendukung posisi tersebut dalam berbagai pernyataan bersama.

“Pengusiran dari Gaza dan pembangunan permukiman baru di sana tidak dapat diterima. Hal ini juga telah kami tegaskan selama Pertemuan Menteri Luar Negeri G7 di Tokyo pada 2023. Dalam hal ini, saya pikir posisi kami sudah sangat jelas,” tegasnya.