DPR Terus Jaring Aspirasi Rakyat Soal Perubahan Sistem Politik
Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha. (Dok: PKB) JAKARTA – Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha mengatakan, fraksinya serius menyiapkan usulan perbaikan sistem politik. Salah satunya dengan mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat selama masa reses DPR RI.
Mohammad Toha mengatakan, pihaknya aktif turun ke masyarakat untuk mendengar masukan, kritik, saran, dan aspirasi masyarakat.
“Di masa reses dan serap aspirasi, kami betul-betul menemui banyak lapisan masyarakat. Banyak aspirasi yang masuk,” terangnya, Senin (16/12/2024).
Ia juga mendengar aspirasi masyarakat terkait usulan perbaikan sistem politik ke depan. Menurutnya, masukan dari masyarakat sangat penting.
“Suara masyarakat harus didengar. Mereka harus dilibatkan dalam perbaikan sistem politik mendatang,” ungkapnya.
Toha mengatakan, selama masa reses, dirinya aktif keliling untuk bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat, baik para petani, para guru, anak-anak muda, para tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya.
Menurut Toha, aspirasi masyarakat itu akan dibawa ke parlemen untuk menjadi bahan diskusi dalam menyusun konsep perbaikan sistem politik Indonesia ke depan.
“Aspirasi masyarakat menjadi bahan kami dalam pembahasan perbaikan sistem politik kita,” ucapnya.
Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam perbaikan politik, di antaranya, pemilihan gubernur melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
“Ini perlu dimulai, tapi sebagai uji coba, untuk Pemilihan Bupati, Walikota dan wakilnya tetap dipilih rakyat secara langsung,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengusulkan agar sistem pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD. Sebab, pemilihan gubernur memakan biaya sangat besar. Selain itu, otonomi daerah sejatinya berada di tingkat kabupaten/kota, bukan provinsi.
Usulan PKB itu disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, pada perayaan HUT Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024), Prabowo menyampaikan, rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Selain itu, PKB juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan presiden (Pillres) dengan pemilihan legislatif (Pileg). Sebab, pileg kurang mendapat perhatian dari masyarakat ketika digelar bersamaan dengan pilpres.
“Masukan dari masyarakat sangat kami butuhkan dalam rangka perbaikan sistem politik Indonesia,” pungkas Mohammad Toha.
