DPR Sepakat Anggaran IKN Diblokir: Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat
Ibu Kota Negara Nusantara. (Foto: Istimewa) JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya menyampaikan bahwa penundaan pembangunan IKN adalah keputusan yang tepat.
Menurutnya, jika negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak, tidak ada salahnya IKN ditunda.
“Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak , tidak ada salahnya IKN ditunda,” ungkap Indra, Selasa (11/2).
“Bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan rakyatnya,” sambungnya.
Ia memahami pemangkasan anggaran ditujukan untuk mempercepat program makan bergizi gratis (MBG).
Baca juga: DPR soal Pemangkasan Anggaran: Jangan Korbankan Rakyat!
“Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara untuk prioritas Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti MBG dan peningkatan kesejaht peraan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Indra mengapresiasi rencana Prabowo yang ingin IKN menjadi ibukota politik pada 2028 mendatang.
“Artinya Presiden Prabowo tidak memaksakan kehendak pribadi, tidak membebani tugas kementerian/lembaga yang tidak realistis, juga tidak mengabaikan prioritas program mensejahterakan rakyat,” jelas Indra.
Pandangan Fraksi PKS
Sebelumnya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Nasir Djamil, mendukung pemerintah terkait pemblokiran anggaran untuk pembangunan IKN.
Menurutnya, melanjutkan proyek ambisius era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) tersebut saat ini tidak mendesak.
“Saya sepakat dengan Prabowo untuk menunda dulu anggaran untuk IKN atau mengurangi anggaran untuk IKN karena memang tidak urgent di sana, tidak ada urgensitas,” kata Nasir, Senin (10/2) malam.
Nasir menyatakan bahwa dalam kondisi ekonomi saat ini, memastikan sektor perekonomian masyarakat tetap berjalan adalah prioritas utama.
Politikus PKS tersebut juga menyebut efisiensi anggaran saat ini menimbulkan kekhawatiran akan gejolak sosial di tengah masyarakat.
“Misalnya tadi orang yang punya pasir enggak bisa menjual pasir karena tidak laku dan sebagainya,” tandasnya.
