DPR Minta Pemprov dan Pusat Turun Tangan Atasi Konflik di Pati
Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha. (Dok: PKB) JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohamad Toha, menyoroti aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati yang menuntut Bupati Sudewo mengundurkan diri. Toha mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat segera turun tangan untuk menyelesaikan konflik yang dipicu oleh rencana kenaikan pajak.
Toha pun mengimbau peserta aksi menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib, serta menghindari tindakan yang dapat memicu kekacauan. Ia menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional, tetapi harus dilakukan sesuai hukum demi menjaga keamanan bersama.
“Saya memahami keresahan masyarakat Pati, namun saya mengajak seluruh pihak untuk tidak melakukan aksi yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Aspirasi akan lebih kuat jika disampaikan dengan damai dan tertib,” tegas Mohamad Toha dalam keterangan persnya, Rabu (13/8/2025).
Toha juga meminta pemerintah provinsi dan pusat untuk memediasi konflik di Pati. Menurutnya, intervensi dari pemerintah tingkat atas diperlukan untuk memastikan penyelesaian masalah berjalan cepat, adil, dan tidak memicu perpecahan di masyarakat.
“Ketegangan antara Bupati Pati dan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya mendorong agar semua pihak duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Pati,” ujar mantan Wakil Bupati Sukoharjo dua periode tersebut.
Toha menambahkan, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan stabilitas di Pati.
Warga minta Sadewo mundur
Ratusan ribu warga berkumpul di Alun-Alun Pati menuntut Bupati Sudewo mundur karena dianggap tidak layak memimpin daerah.
Sebelumnya, Sudewo pernah menantang masyarakat untuk menggelar demonstrasi dan menyatakan tidak akan gentar meski dihadapi 50 ribu pendemo.
Aksi ini dipicu oleh rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
Meski kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan dan pajak dikembalikan ke tarif 2024, masyarakat tetap tidak puas.
Mereka kembali menggelar demonstrasi dan bertekad menduduki alun-alun hingga tuntutan pengunduran diri Sudewo dipenuhi.
