DKPP Sebut Ketidaknetralan Aparatur Negara Jadi Masalah Serius dalam Pemilu dan Pilkada 2024
Ketua DKPP RI Heddy Lugito. (Dok: DKPP RI) JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, pihaknya mencatat bahwa ketidaknetralan aparatur negara masih menjadi isu yang serius.
Hal ini berdasarkan penemuan DKPP RI yang mendapati adanya ketidaknetralan dari penyelenggara Pemilu dalam berbagai perkara yang diperiksa sepanjang tahun 2024.
“Yang paling memprihatinkan adalah keberpihakan penyelenggara Pemilu ketika berlangsung pemungutan dan perhitungan suara ini menempati angka tertinggi. Jadi pengaduan terbesar adalah keberpihakan, ini catatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, (31/12/2024).
Berdasarkan data DKPP per 29 Desember 2024, Heddy menyebutkan bahwa terdapat 38 aduan yang diterima DKPP terkait keberpihakan penyelenggara Pemilu selama tahun ini.
Aduan mengenai keberpihakan ini, jelasnya, menempati peringkat teratas dalam kategori aduan nontahapan Pemilu/Pilkada.
“Artinya netralitas, jujur, adil yang menjadi tagline kita itu masih disoal oleh publik,” kata Heddy.
Heddy juga melaporkan bahwa DKPP telah menerima total 693 aduan sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 267 aduan berkaitan dengan tahapan Pemilu, 142 aduan mengenai tahapan Pilkada, dan 284 aduan masuk dalam kategori nontahapan Pemilu/Pilkada.
Dalam kesempatan tersebut, Heddy menekankan kepada ribuan jajaran KPU dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang hadir bahwa Pemilu dan Pilkada merupakan ritual pemberian mandat dari rakyat kepada calon pemimpin.
Ia menegaskan bahwa ritual ini harus dihormati oleh semua pihak. Namun, ia juga menyayangkan bahwa ritual ini justru dikhianati oleh penyelenggara Pemilu yang tidak netral dan independen.
“Dosa besar jika ada pengkhianatan terhadap ritual, ini tidak boleh terjadi. Tapi pergeseran suara ini mewarnai (pelaksanaan Pemilu dan Pilkada), ini harus kita sadari,” ucap Heddy.
Meski demikian, Heddy memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran KPU di seluruh Indonesia yang telah berhasil menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada tahun ini. Ia menekankan bahwa tidak ada negara lain yang mampu menyelenggarakan dua pemilihan umum dalam satu tahun.
“Saya sendiri sangat takjub dengan kerja teman-teman semua, di mana KPU bisa menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada sekaligus,” urainya.
“Ini tidak terjadi di mana pun, bahkan di Amerika pun tidak seperti ini. Mungkin kalau Bandung Bondowoso masih hidup juga tidak akan bisa melakukan ini. KPU kita luar biasa,” tutup Heddy.
