Dirut TVRI Bantah Lakukan PHK ASN
Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Iman Brotoseno (Humas TVRI)
JAKARTA – Televisi Republik Indonesia (TVRI) membantah kabar mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya yang berstatus ASN.
Melansir Antara, Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar menyusul pemberitaan di beberapa media yang mengklaim adanya isu PHK di TVRI.
Menurut Iman, karyawan TVRI berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga tidak mungkin dilakukan PHK.
“Mana bisa ASN di-PHK?,” katanya dilansir Adalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.
Meski begitu, TVRI menghentikan sementara penggunaan jasa kontributor yang statusnya memang bukan ASN atau Pegawai Pendukung Non-Pegawai Negeri (PPNPN).
Kontributor tesebut merupakan pekerja lepas yang dibayar dari anggaran daerah berdasarkan penayangan berita.
“TVRI tidak melakukan PHK ke karyawan ASN-PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), pengurangan kontributor itu bukan kebijakan TVRI Nasional atau Pusat,” tuturnya.
Kebijakan pengurangan karyawan diserahkan kepada masing-masing TVRI daerah, yang dapat memilih untuk mengurangi atau tetap menggunakan sebagian kontributor.
Iman menambahkan, dampak efisiensi TVRI juga menyasar sebagian kecil satpam, cleaning service, dan pengemudi outsourcing.
Kebijakan Pola Kerja
Terdapat 19 kebijakan penyesuaian pola kerja yang berlaku sejak 10 Februari 2025, termasuk siaran nasional 24 jam, pengurangan jam operasional transmisi.
Selain itu tejadi peniadaan BKO untuk Stasiun Banten, IKN, dan Maluku Utara, serta optimalisasi creator hub.
Selain itu, TVRI menghentikan 16 produksi program nasional sampai pemberitahuan lebih lanjut, termasuk program seperti Inspirasi Tani, dan Pesona Indonesia.
Langkah-langkah efisiensi lainnya meliputi pembatasan penggunaan BBM, peniadaan fasilitas antar jemput pegawai, dan efisiensi fasilitas karyawan.
