Demo di Pati dan Keresahan di Daerah Lain Akibat Kenaikan Pajak Drastis

PATI – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Rabu, 13 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang dinilai kontroversial oleh masyarakat.
Koordinator aliansi, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa unjuk rasa ini menuntut pengunduran diri Sudewo.
“Lengserkan Sudewo,” ujar Teguh pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Meski Sudewo telah menemui perwakilan pengunjuk rasa sebelumnya, massa tetap akan melanjutkan aksi pada hari ini.
Namun, isu kenaikan pajak yang memicu protes tidak hanya terjadi di Pati. Sejumlah daerah lain di Indonesia juga mencatat lonjakan pajak yang memicu keresahan warga. Berikut beberapa daerah yang mengalami permasalahan serupa:
Pati: Kenaikan Pajak 250% yang Dibatalkan
Di Pati, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% sempat diputuskan setelah rapat intensifikasi bersama camat dan anggota Pasopati. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendanai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, rendahnya penerimaan PBB dibandingkan daerah tetangga memicu kritik keras dari masyarakat. Gelombang protes akhirnya memaksa Bupati Sudewo membatalkan kebijakan tersebut, mengembalikan tarif PBB-P2 ke nilai tahun 2024, dengan selisih pembayaran akan dikembalikan kepada warga.
Kabupaten Semarang: Tagihan PBB Melonjak Hingga 400%
Di Kabupaten Semarang, kenaikan pajak dialami warga akibat penilaian ulang properti. Salah satu kasus yang mencuri perhatian adalah Tukimah (69), yang tagihan PBB rumahnya melonjak dari Rp161.000 menjadi Rp872.000. Pemerintah daerah beralasan bahwa kenaikan ini terjadi karena penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan lokasi strategis dan perubahan jumlah bangunan. Meski dijelaskan bukan kenaikan tarif melainkan pembaruan data, banyak warga tetap keberatan dan mengajukan keringanan pajak.
Kota Cirebon: PBB Naik Hingga 1.000%
Di Kota Cirebon, kenaikan PBB bahkan mencapai 1.000% di beberapa wilayah. Paguyuban Pelangi Kota Cirebon memimpin aksi protes, menyoroti ketidakadilan kebijakan tersebut, terutama jika dibandingkan dengan Pati yang membatalkan kenaikan 250%. Sejak awal 2024, paguyuban ini telah melakukan aksi jalanan, audiensi dengan DPRD, hingga menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat, namun belum ada perubahan signifikan.
Jombang: Protes Unik dengan Uang Koin
Di Jombang, Jawa Timur, warga menunjukkan penolakan terhadap kenaikan pajak dengan cara unik. Fattah Rochim, warga Desa Pulolor, membayar tagihan PBB-P2 rumahnya yang naik dari Rp400.000 menjadi Rp1,3 juta menggunakan uang koin dari celengan anaknya. Aksi ini viral di media sosial dan menjadi simbol penolakan terhadap kenaikan pajak yang dianggap tidak wajar. Kepala Bapenda Jombang mengakui bahwa pembaruan data NJOP menyebabkan lonjakan pajak hingga 1.000% di beberapa kasus, meski ada pula objek pajak yang tarifnya justru turun.
Aksi demonstrasi di Pati hari ini dijaga ketat oleh 2.684 personel TNI/Polri untuk mengantisipasi gejolak. Masyarakat di berbagai daerah berharap pemerintah lebih sensitif terhadap dampak kebijakan pajak terhadap warga.