Dedi Mulyadi Usul Industri Pertahanan Dipindahkan ke Kertajati
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dok: Jabarprov.go.id) BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan pemindahan industri pertahanan seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Pindad dari Bandung ke kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Langkah ini dianggap strategis untuk mengatasi keterbatasan pengembangan di lokasi saat ini.
“Saya kemarin bertemu dengan Dirut PT DI ya, kemudian berkomunikasi dengan Dirut Pindad, dan berkomunikasi dengan KASAU. Pikirannya sama bahwa tidak mungkin misalnya PT DI di Bandung itu berkembang dengan pesat, dalam posisi untuk tes pesawatnya juga mengalami keterbatasan landasan karena telah padat oleh penduduk,” ucap Dedi di Bandung, Sabtu (23/8/2025).
Menurut Dedi, berbagai tantangan yang dihadapi industri pertahanan di Bandung telah ia sampaikan dalam komunikasi dengan sejumlah pihak terkait. Ia juga mengusulkan pemusatan industri pertahanan, termasuk markas Angkatan Udara di Bandara Husein Sastranegara, ke Kertajati.
“Dari mulai PT DI, Pindad, kalau Dahana kan memang sudah di Subang. Itu di sana, termasuk nanti angkatan udaranya, misalnya angkatan udara Husein ya pindah ke Kertajati. Karena di situ banyak tanah yang masih terbentang luas yang itu tanah negara. Apakah dikuasai oleh Kementerian Kehutanan, atau dikuasai oleh Perhutani, atau dikuasai oleh kementerian lain tetapi yang jelas itu statusnya tanah negara,” kata dia.
Usulan ini mendapat respons positif dari beberapa pihak. Dedi menambahkan bahwa pemindahan industri pertahanan ke Kertajati dapat membuka peluang pembentukan kawasan ekonomi khusus.
“Dan setelah industri pertahanan pindah, akhirnya kemungkinan akan jadi kawasan ekonomi khusus,” ujarnya.
Pemindahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan aktivitas penerbangan di BIJB Kertajati. Selain itu, Dedi menyebut anggaran Rp60 miliar yang biasanya dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bandara tersebut dapat dialihkan ke sektor lain.
“Ya hilang dong. Hilang kan nanti sudah dibiayai oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi tidak usah membiayai lagi,” kata dia.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mengatasi keterbatasan lahan, tetapi juga mendorong efisiensi anggaran dan pengembangan ekonomi di Jawa Barat.
