Dedi Mulyadi Hentikan Dana Hibah Yayasan Pendidikan karena Penyelewengan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dok: Jabarprov.go.id) BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan penghentian sementara dana hibah untuk yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama, karena banyak ditemukan penyelewengan yang menyebabkan penyaluran dana tidak merata dan salah sasaran.
Dedi menyoroti temuan yayasan baru yang tidak terverifikasi, tetapi menerima dana miliaran rupiah yang tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan, sehingga saya hentikan dulu. Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan aspirasi atau kedekatan politik,” ujar Dedi di Bandung, Minggu (27/4/2025).
Penghentian dana hibah ini, kata Dedi, akan berlangsung hingga Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jabar selesai memverifikasi institusi pendidikan.
“Rencana ini pun sudah didukung oleh DPRD Jabar,” tambahnya.
Meski dana hibah yayasan dihentikan, Dedi membuka peluang penyaluran bantuan untuk pembangunan madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah di bawah kewenangan Kemenag kabupaten/kota.
“Pemprov siap membantu pembangunan madrasah yang sudah jelas jumlah siswanya. Saya tidak mau ada lagi penyalahgunaan. Saya tunggu data resmi dari Kemenag Jabar,” tegasnya.
Dedi juga mendorong reformasi pendidikan di Jawa Barat, termasuk penataan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sering memicu konflik, khususnya pada jenjang SMA dan Madrasah Aliyah.
Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Jabar menetapkan daya tampung sekolah secara transparan.
“Bila tidak mencukupi, siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk. Pemprov Jabar akan bantu pembiayaan siswa yang bersekolah di swasta, asalkan lokasinya jelas,” jelas Dedi.
Kebijakan serupa juga diterapkan untuk penerimaan siswa SD dan SMP yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. “Seluruh pihak menyatukan visi dan misi dalam penataan pendidikan di Jawa Barat,” katanya.
Dedi menegaskan, pembangunan sekolah baru, terutama jenjang SMA/SMP, harus mempertimbangkan jarak dengan SD/SMP existing untuk mencegah persaingan merebut siswa.
Dengan langkah ini, ia optimistis partisipasi sekolah hingga jenjang SMA/MA di Jawa Barat dapat mencapai 100 persen.
