Dasco: Belanja ATK Kementerian dan Lembaga Capai Rp 44 Triliun
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. (Dok: Gerindra) JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan efisiensi pengeluaran di kementerian dan lembaga (K/L).
Ia mengatakan, hal ini dilakukan lantaran banyak anggaran Kementerian dan Lembaga selama ini tidak efisien.
Dasco menemukan, terdapat belanja Alat Tulis Kantor (ATK) seluruh Kementerian dan Lembaga mencapai Rp 44,4 triliun.
“Saya kemarin ikuti ada pembelian alat tulis kantor (ATK) untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya 44,4 triliun rupiah, hanya belanja ATK,” kata Dasco, dikutip dari Antara, Rabu (8/1/2024).
“Hal-hal seperti ini, hal-hal yang kecil yang coba dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo melakukan efisiensi di kementerian dan lembaga,” lanjutnya.
Selain itu, Dasco juga menyatakan bahwa Prabowo sedang mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.
“Pak Prabowo juga akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat, untuk kemudian bagaimana supaya me-evaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang menguntungkan,” ujarnya.
Baca: Gerindra Siap Kawal Makan Bergizi Gratis Besutan Prabowo
Selanjutnya, Dasco menambahkan bahwa Prabowo sedang melakukan pendataan ulang terkait usaha perkebunan kelapa sawit. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui pengenaan pajak pada industri kelapa sawit.
“Misalnya mengumpulkan lahan-lahan sawit yang selama ini sengaja tidak didata, sengaja kemudian hasilnya banyak tetapi kemudian pajaknya tidak dibayar. Dan itu kemudian dicoba untuk dikumpulkan untuk dimaksimalkan hasilnya untuk semata-mata kepentingan rakyat untuk menambah APBN,” jelasnya.
Dasco mengungkapkan, saat ini proyek-proyek yang dianggap memiliki potensi besar dalam penerimaan negara akan melibatkan KPK dan Kejaksaan dalam pengawasannya.
Salah satunya, menurut Dasco, Prabowo meminta KKPK untuk mendampingi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dalam penyelenggaraan haji.
“Dan banyak juga yang tidak happy kalau nanti misalnya pak Prabowo agak keras dalam pendampingan-pendampingan di kementerian lembaga dalam mengerahkan aparat penegakan hukum KPK maupun kejaksaan dalam rangka mengawal projek-projek yang bersifat besar,” tuturnya.
