JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran perangkat desa di Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga di wilayahnya.
Kepala desa diminta proaktif memantau kondisi kelompok masyarakat rentan, khususnya mereka yang selama ini luput dari jangkauan bantuan sosial pemerintah.
Prasetyo menilai, peran aktif dari tingkat terbawah seperti desa dan kelurahan merupakan kunci bagi pemerintah pusat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
Hal ini sekaligus menjadi jaminan bahwa negara benar-benar hadir bagi setiap warga yang membutuhkan.
“Kepala desa atau kepala dusun yang terus-menerus melakukan monitoring dan melaporkan manakala ada warganya yang belum termasuk atau belum tercatat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2).
Evaluasi Buntut Tragedi di NTT
Penekanan ini disampaikan Mensesneg menyusul adanya peristiwa memprihatinkan yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kabar duka mengenai seorang siswa sekolah dasar yang nekat mengakhiri hidupnya lantaran diduga terhimpit beban ekonomi untuk membeli alat tulis sekolah menjadi sorotan tajam pemerintah.
Prasetyo menegaskan, kejadian tragis semacam itu tidak boleh terulang lagi. Intervensi negara harus dipastikan menyentuh lapisan masyarakat paling bawah tanpa terkecuali.
“Kami memastikan, kalaupun belum bisa kita berdayakan secara mandiri, tetapi kehadiran atau intervensi pemerintah harus kita pastikan untuk menyentuh ke seluruh lapisan, terutama yang paling bawah, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” imbuh Prasetyo.
Perbaikan Pendataan dan Kepedulian
Pemerintah berkomitmen menjadikan kasus di NTT tersebut sebagai titik balik untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap manajemen kebijakan pengentasan kemiskinan.
Prasetyo menggarisbawahi tiga aspek utama yang harus segera diperbaiki, yakni akurasi data, sistem pelaporan dari bawah, serta rasa kepedulian sosial di tengah masyarakat.
“Ini bagian dari yang harus kita evaluasi secara menyeluruh gitu. Masalah pendataan, masalah laporan, termasuk kepedulian sosial kita,” pungkasnya.
Dengan adanya monitoring rutin dari kepala desa, diharapkan warga yang membutuhkan dukungan ekonomi dapat segera terdata dan mendapatkan akses terhadap berbagai program perlindungan sosial yang telah disiapkan pemerintah.
Baca juga: Mensesneg Sebut Gerakan Gentengnisasi Bagian dari Visi Besar Penataan Wisata
