Buruh Tagih Janji Prabowo Hapus Kebijakan Outsourcing
Presiden Partai Buruh Said Iqbal. (Dok: Antara) JAKARTA – Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem alih daya atau outsourcing di Indonesia.
Dorongan tersebut disampaikan dalam deklarasi Koalisi Serikat Pekerja–Partai Buruh (KSP-PB) di Gedung Joang ’45, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5/2025).
Koalisi Serikat Pekerja–Partai Buruh (KSP-PB) sendiri diklaim berisi empat juta anggota yang berprofesi sebagai petani, nelayan, pelaut, hingga tenaga medis yang menyetujui penghapusan outsourcing.
“Meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar outsourcing tenaga kerja itu dihapus,” ujar Said, Selasa (20/5/2025).
Ia sendiri tak setuju jika sistem outsourcing di perusahaan diproses lewat agen. Menurutnya, hal tersebut berbeda dengan mekanisme alih daya yang diberikan langsung oleh perusahaan pemberi kerja.
Di samping itu, buruh juga menolak outsourcing berkedok magang atau mitra.
“Yang enggak boleh adalah orang magang tapi sebenarnya outsourcing berkedok pemagangan, yang tidak boleh adalah sistem mitra,” ujar Said.
Said sendiri mengaku percaya dengan Prabowo yang sudah berjanji menghapus outsourcing pada peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei lalu.
Koalisi Serikat Pekerja–Partai Buruh (KSP-PB) pun meminta pemerintah dan DPR untuk berada di pihak buruh, bukan justru mendukung sistem outsourcing.
“Kami percaya, Bapak Presiden Prabowo ada keberpihakan pada orang kecil, kepada guru, kepada petani, dan kelas pekerja lain sebagaimana disampaikan dalam pidato 1 Mei 2025,” ujar Said.
Janji Prabowo
Pada peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025, Prabowo menyatakan komitmennya untuk menghapus outsourcing atau alih daya. Komitmen dalam penghapusan outsourcing itu akan diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Prabowo menjelaskan, Badan Kesejahteraan Buruh Nasional itu akan berperan sebagai penasihat presiden dalam menyusun arah kebijakan terkait ketenagakerjaan, seperti hak dan perlindungan pekerja.
“Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo di hadapan ratusan ribu buruh yang memadati Lapangan Monas, Jakarta.
Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing.
Prabowo menjelaskan, penghapusan outsourcing harus dilakukan secara bertahap dan penuh pertimbangan dengan iklim investasi.
“Kita ingin hapus outsourcing. Tapi kita juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, maka buruh juga tidak bisa bekerja,” ujar Prabowo.
