Bupati Pati saat bersitegang dengan warga Pati yang protes kenaikan PBB. Pati – Bupati Pati, Sudewo, memutuskan untuk membatalkan rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB‑P2) sebesar 250 persen yang sebelumnya menuai kritik keras dari berbagai pihak.
Keputusan pembatalan ini diambil setelah mendapat masukan dan tekanan dari masyarakat, tokoh lokal, serta arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri.
Sebelumnya, rencana kenaikan tarif PBB‑P2 ini dipertahankan dengan alasan bahwa PBB belum mengalami penyesuaian tarif sejak 14 tahun terakhir. Namun kebijakan tersebut segera menimbulkan penolakan luas dari warga Kabupaten Pati.
Penolakan publik kian menguat setelah tersebarnya laporan tentang penyitaan donasi untuk demonstrasi warga yang menolak kenaikan PBB. Video insiden penyitaan tersebut menjadi viral dan memicu reaksi keras dari masyarakat.
Menghadapi situasi tersebut, baik Gubernur Jawa Tengah maupun Menteri Dalam Negeri memberi isyarat untuk meninjau ulang dan meredam sorotan publik. Sudewo kemudian menyatakan kesediaannya membatalkan kenaikan tersebut dan kembali ke tarif PBB tahun sebelumnya.
Dalam pernyataannya, Bupati menegaskan bahwa keputusan ini diambil agar situasi di Kabupaten Pati kembali kondusif dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar tanpa beban yang dirasa berat oleh masyarakat.
Warga yang sebelumnya terguncang oleh rencana kenaikan tersebut menyambut baik keputusan ini. Beberapa tokoh masyarakat menyatakan bahwa pembatalan ini mencerminkan pemerintah yang responsif terhadap aspirasi publik.
Meski demikian, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai nasib warga yang telah membayar PBB dengan tarif baru. Pertanyaan ini menjadi salah satu sorotan terkait tindak lanjut keuangan yang dibutuhkan pemerintah daerah.
Kebijakan balik kanan yang dilakukan Pemkab Pati ini menunjukkan peran penting masukan warga dan tekanan publik dalam mempengaruhi kebijakan fiskal lokal, terlebih pada sektor penting seperti pajak.
Dengan dibatalkannya kenaikan itu, pemerintah daerah kini diharapkan untuk mengedepankan komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dalam tiap perumusan kebijakan agar ke depan tidak kembali menghadapi konflik serupa.
