BKN Buka Peluang Bantu CASN yang Terlanjur Resign Bekerja Sementara di Kantor Lama
Ilustrasi ASN. (Dok: BKPSDMD Pemprov Babel) JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan kesempatan untuk mendukung calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang telah mengundurkan diri atau resign agar dapat kembali bekerja sementara di perusahaan sebelumnya hingga masa pengangkatan pada 1 Oktober 2025.
Kepala BKN Zudan Arif menyampaikan bahwa bantuan yang akan diberikan melibatkan komunikasi dengan perusahaan lama CPNS.
“Ini banyak masukan kepada saya untuk menunjukkan empati dari Pemerintah karena ada yang sudah terlanjur keluar dari pekerjaannya dan sekarang menganggur sebelum mengetahui adanya penyesuaian waktu pengangkatan CPNS,” ujar Zudan dalam rapat koordinasi yang disiarkan secara daring di Jakarta, Senin.
Oleh karena itu, ia mengharapkan adanya masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait rencana tersebut.
Baca: Pengangkatan CASN 2024 Seharusnya Maret 2025, Namun Ditunda hingga Oktober 2025
Jika usulan itu disetujui, Zudan akan meminta kementerian/lembaga mendata perusahaan tempat CPNS yang telah resign.
Zudan akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk mereka yang sebelumnya bekerja di BUMN.
Sementara itu, untuk CPNS yang sebelumnya bekerja di perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BKN akan menghubungi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) atau pemerintah daerah (pemda).
Zudan menyatakan akan mencoba langkah tersebut hingga disetujui oleh pemangku kepentingan terkait.
“Kalau kami tidak berupaya pasti tidak ada hasil. Tapi kalau kami berupaya kemungkinannya masih ada dua, gagal atau berhasil untuk mengembalikan yang bersangkutan bisa bekerja kembali sampai dengan 30 September 2025 karena 1 Oktober 2025 sudah masuk sebagai CPNS,” katanya.
Pengangkatan CPNS disesuaikan jadi Oktober 2025
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa jadwal pengangkatan CPNS disesuaikan menjadi Oktober 2025.
Ia menegaskan, penyesuaian itu bukanlah penundaan, melainkan untuk memastikan semua CPNS diangkat serentak.
Langkah ini mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN guna mendukung program prioritas pembangunan.
“Kan baru diputuskan barusan, DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS,” ujar Rini setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3).
Ia juga menegaskan bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS ini tidak terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Rini mengatakan, penundaan ini terjadi lantaran perlunya menyelesaikan pengumuman-pengumuman terkait CPNS di berbagai instansi.
