JAKARTA – Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai dunia usaha saat ini masih berjalan perlahan dan belum berani ekspansi meski likuiditas perbankan melimpah. Pernyataan Hensa tersebut merespons data terbaru Bank Indonesia yang menunjukkan plafon kredit yang belum terserap (undisbursed loan) masih sangat tinggi.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto harus segera mendorong insentif ekonomi yang tepat sasaran agar kelas menengah kembali bergerak.
“Nampaknya dunia usaha belum berani bergerak, belum berani ekspansi, belum berani investasi, kelihatannya mereka jalan perlahan, yang penting selamat,” ujar Hensa kepada wartawan, Rabu (19/11/2025).
“Nah ini yang harus di-push oleh Pak Prabowo lewat menteri-menterinya, bagaimana insentif-insentif ekonomi dan program-program populis pemerintah seperti pengurangan pajak kemudian kooperasi merah-putih itu bisa bergulir dan bisa memicu agar kelas menengah bergerak,” tegas Hensa.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini pun menilai pengurangan pajak bisa menjadi salah satu stimulus cepat. Meski begitu, Hensa berpendapat bahwa stabilitas politik harus tetap dijaga melalui subsidi energi dan pangan.
“Pengurangan pajak mungkin bisa dijadikan salah satu cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat seperti para ahli ekonomi, katakan. Tapi untuk menjaga stabilitas politik, selain insentif subsidi terhadap BBM listrik dan ketersediaan sembako, terutama beras, itu harus tetap dijaga agar kondisi politiknya stabil,” lanjut Hensa.
Ia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki dua rumusan utama dalam pembangunan: merangkul semua pihak dan memastikan elit politik rukun agar pembangunan dapat berjalan lancar.
“Pak Prabowo punya dua rumusan untuk dalam pembangunan ini, yang pertama merangkul semua, kemudian yang kedua percaya bahwa elit politiknya, bila elit politik rukun, maka pembangunan bisa dilaksanakan,” ungkapnya.
Menurut Hensa, program-program yang sudah dirancang pemerintah saat ini sudah baik, tetapi implementasi di tingkat menteri harus segera dilakukan.
“Ini sudah baik sekali, sudah bagus sekali, hanya implementasinya di level menteri yang bisa meningkatkan ekonomi itu harus segera dilaksanakan. Program populis adalah baik untuk masyarakat level di bawah kelas menengah, tapi perlu sangat dipikirkan program-program di level kelas menengah,” tegasnya.
Pandangan Hensa diperkuat survei KedaiKOPI yang dirilis 28 Oktober 2025. Survei terhadap 932 responden kelas menengah menunjukkan pengeluaran rumah tangga memang naik dalam tiga bulan terakhir, tetapi hampir seluruhnya tersedot kebutuhan pokok dan pendidikan.
“Satu kalimat yang menggambarkan perubahan paling mencolok dengan konsumsi kelas menengah adalah fokus ke kebutuhan pokok,” kata Ashma Nur Afifah, peneliti senior KedaiKOPI, 28 Oktober 2025.
“Harga pangan yang meningkat, terus transportasi ini berpengaruh ke perubahan perilaku sementara secara kapasitas bayarnya makin tidak stabil,” tambahnya.
Akibatnya, 94,5 persen responden kini rajin membandingkan harga, mal banyak dikunjungi hanya untuk “rohana/rojali”, dan penggunaan paylater serta pinjaman online semakin masif.
“Kebijakan pendidikan dan kesehatan diperlukan juga sama kelas menengah, namun perlu diingat kebutuhan dasar seperti itu kurang relevan bagi masyarakat menengah,” kata Ashma.
Ada pun Bank Indonesia mengungkapkan bahwa hingga September 2025, total kredit tak terpakai mencapai Rp2.374,8 triliun dari total plafon Rp10.527,6 triliun yang telah disetujui perbankan.
Hal itu diungkapkan Gubernur BI Perry Warjiyo saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI pada Senin (17/11/2025). Ia menyebut kenaikan undisbursed loan terutama terjadi di sektor-sektor produktif.
“Pertanian, industri, perdagangan, jasa dunia usaha, jasa sosial, maupun berbagai lainnya ini adalah beberapa sektor yang undisbursed loan atau plafon kredit yang belum digunakan mengalami kenaikan,” ujar Perry.
Menurut Perry, banyak korporasi besar belum menarik kredit karena kas internal mereka masih cukup kuat.
“Tentu saja ini bagi korporasi yang kondisi keuangannya bagus, terutama karena barangkali sejumlah korporasi ini belum mau menggunakan kreditnya karena dananya masih cukup di korporasinya sehingga prospek ekonomi ke depan perlu dilakukan perbaikan,” katanya.
Bank Indonesia menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan perbankan agar likuiditas Rp2.374,8 triliun yang masih “menganggur” itu dapat segera mengalir ke sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
