Bantah Ahok, PDI-P Tegaskan Berniat Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah Jakarta – Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan bahwa sebenarnya partainya sudah mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta sejak Juni 2024. Pernyataan ini disampaikan untuk membantah klaim Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang menyatakan bahwa PDIP tidak pernah memasukkan Anies sebagai calon potensial. Ahok sebelumnya menyampaikan hal ini di salah satu kanal YouTube. Basarah menjelaskan bahwa Anies sudah dipertimbangkan oleh PDIP sebelum Ahok diangkat sebagai pengurus DPP PDIP pada 5 Juli 2024.
Basarah mengisahkan bahwa pada 8 Juni 2024, dirinya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk berkomunikasi dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan kedua partai sepakat untuk bekerja sama dalam Pilkada Jakarta. Saat itu, “PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,” kata Basarah melalui keterangan tertulis, Minggu (17/11/2024).
Di kanal YouTube, Ahok mengklaim bahwa DPP PDIP tidak pernah membahas soal pencalonan Anies sebagai gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sejak awal ingin mengusung kader internal untuk maju sebagai calon gubernur.
PDIP dan PKB sendiri tidak mencapai 20 persen kursi di DPRD DKI. PDIP memiliki 15 kursi, sementara PKB mendapatkan 10 kursi. “Waktu itu kan PDI Perjuangan belum bisa mengajukan calon sendiri karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,” ujar Basarah.
Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024, ambang batas pencalonan kepala daerah berubah dari 25 persen suara atau 20 persen kursi DPRD menjadi 6,5-10 persen suara, bergantung pada jumlah pemilih. Sebelum putusan ini, partai politik hanya dapat mengajukan calon kepala daerah sendiri jika memiliki 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara hasil pemilu.
“Putusan MK itu memang mengubah peta politik Pilkada secara nasional, dan PDI Perjuangan pun akhirnya dapat mengusung sendiri pasangan calonnya di Pilkada Jakarta,” lanjut Basarah.
Sejumlah pimpinan PDIP, termasuk Puan Maharani, Hasto Kristiyanto, dan Eriko Sotarduga, pernah menyatakan bahwa Anies Baswedan dipertimbangkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta oleh PDIP. Bahkan, Said Abdullah sempat mengusulkan agar PDIP mempertimbangkan Hendrar Prihadi, mantan Wali Kota Semarang, sebagai pendamping Anies.
“Mas Anies bersepakat untuk menjadi jembatan silaturahmi dengan kelompok Islam, khususnya para pendukungnya, agar tercipta persaudaraan kebangsaan yang kokoh antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois, khususnya dengan PDI Perjuangan,” terang Basarah.
Basarah menambahkan bahwa meskipun PDIP tidak mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta, Anies tetap mendukung gagasan untuk membangun silaturahmi antara kelompok Islam dan Nasionalis Soekarnois.
“Dalam pertemuan saya bersama Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Mas Anies Baswedan menegaskan bahwa Pilkada bukan sekadar urusan seremonial lima tahunan, tapi tugas menyatukan bangsa,” ungkap Basarah.
Sebelumnya, Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, meluncurkan ‘Markas Komando Jakarta Menyala untuk Perubahan’ di Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Menurut Sahrin, markas ini merupakan wujud dukungan moral Anies Baswedan kepada pasangan calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno.
Anies sering membagikan foto-foto pertemuan hangatnya dengan Pramono dan Rano di Pendopo Lebak Bulus melalui akun Instagram dan X pribadinya.
Basarah menyatakan bahwa PDIP mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan dari Anies dan timnya, yang merasa memiliki nasib yang sama dalam menghadapi ambisi politik Presiden Jokowi.
“Gerakan rakyat bersatu tak boleh dikalahkan oleh siapapun yang ingin menghancurkan peradaban demokrasi bangsa Indonesia yang susah payah diperjuangkan hingga melahirkan orde reformasi saat ini,” ucap Ahmad Basarah.
