Bahlil Marah ke Dirjen dan Dirut PLN Akibat Data Swasembada Energi Tak “Update”

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunjukkan kekesalannya karena tidak mendapatkan data terbaru terkait jumlah desa yang menjadi target program swasembada energi. Kekesalan ini dilontarkan saat Bahlil memberikan paparan dalam rapat bersama Komisi XII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Dalam paparannya, Bahlil awalnya menjelaskan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi di desa-desa.

“Nah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas arahan dan visi besar Presiden tentang swasembada energi jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, terdapat sekitar 5.600 desa yang menjadi target program swasembada energi. Namun, ia kebingungan karena PLN melaporkan jumlah desa yang berbeda, yakni 10.000 desa.

“Dan dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya? Oh 10 ribu? Ini tambang? 10 ribu?” ucapnya dengan nada bertanya.

Kekesalan Bahlil memuncak saat ia menyadari jajaran direksi PLN dan dirjen-nya di Kementerian ESDM tidak memberikan data yang terbaru.

“Ini enggak tahu dirjen saya yang enggak benar atau Dirut PLN-nya yang enggak benar,” kata Bahlil dengan nada kesal.

Bahlil meminta Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian ESDM dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo untuk menemuinya guna mengklarifikasi perbedaan data yang diterimanya. Ia bahkan mempertanyakan kinerja bawahannya tersebut.

“Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga jadi materinya baru, padahal dirut-nya cuma 1, enggak berubah-ubah,” tegas Bahlil.

Bahlil juga membeberkan arahan Presiden Prabowo agar desa-desa yang belum memiliki akses listrik dipasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Ia menegaskan, desa-desa tersebut tidak perlu menarik jaringan listrik dari ibu kota, kabupaten, atau kecamatan.

“Dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota, kabupaten, atau kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai,” jelas Bahlil.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pembiayaan program ini akan dibahas bersama Kementerian Keuangan dan dikelola melalui Kementerian ESDM, bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PLN.

“Nah nanti itu bahas bersama-sama Kemenkeu nanti biayanya nanti akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara. Dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas,” imbuh Bahlil.