Bahas Bupati Kolaka Timur, Sahroni Minta KPK Colek Dulu Parpol Sebelum OTT

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mempertanyakan definisi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menyinggung kasus penangkapan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, yang dilakukan KPK seusai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem.
Pernyataan tersebut disampaikan Sahroni dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan pimpinan KPK di Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/8/2025). Ia meminta klarifikasi mengenai konsep OTT yang diterapkan KPK.
“Yang kita pahami Pak, kan pasti ruang publik ini, di media, terkait OTT yang kita pahami adalah tertangkap tangan di seketika waktu, bersamaan, bukan pada pisah tangan antartempat satu dengan tempat lain. Kan terjadinya OTT yang kita pahamin adalah tempat terjadinya transaksi yang dilakukan di waktu yang sama,” kata Sahroni dalam rapat di DPR.
Sahroni, yang juga menjabat Bendahara Umum Partai NasDem, mempertanyakan apakah penyidik KPK tidak memilih waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan. Ia merujuk pada kasus Bupati Kolaka Timur yang ditangkap saat NasDem sedang menggelar rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan.
“Terjadinya penangkapan yang memang mestinya, apakah bapak-bapak di penyidik tidak menunggu waktu ruang yang pas? Dalam suasana yang kiranya mungkin saya contohkan Pak, kami lagi waktu rakernas Pak,” kata legislator NasDem ini.
“Kan penangkapan di waktu yang sama, tapi beda tempat, kenapa akhirnya ketua umum saya memerintahkan saya untuk menyampaikan secara langsung. Secara logika, tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan mungkin di saat yang sama bapak tangkap. Kalau ada orangnya Pak, lebih baik di waktu yang sama tangkap semua Pak,” tambahnya.
Sahroni mengusulkan agar penangkapan Bupati Abdul Azis dilakukan bersamaan dengan terduga pelaku lain. Menurutnya, waktu penangkapan harus dipilih dengan cermat agar tidak menimbulkan kesan bahwa partai politik tidak dihargai.
“Tapi mungkin yang satunya (pelaku lain) kabur duluan, entahlah terminologi apa yang namanya kabur lah ceritanya. Walaupun dia nggak tahu katanya, tapi kita berharap pak, bapak punya momen waktu yang pas. Kenapa saya bilang waktu yang pas, kita semua di sini 8 partai, jangan sampai lembaga partai politik yang ada di bumi ini kita nggak dihargai Pak,” ucapnya.
Meski demikian, Sahroni menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya penindakan yang dilakukan KPK. Ia juga mengapresiasi pendekatan humanis yang diterapkan KPK dalam menjalankan tugasnya.