Anggota DPR Khawatirkan Bahasa Portugis dalam Kurikulum: Beban Siswa dan Guru

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkan Bahasa Portugis ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi membebani siswa dan guru.

“Kalaupun dipelajari di sekolah, apalagi wajib, malah jadi beban siswa begitu pula pendidik karena pasti perlu pengajar bahasa Portugis,” kata Bonnie dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2025).

Bonnie menilai, pembelajaran Bahasa Portugis tidak akan menjadi beban jika bersifat ekstrakurikuler atau mata pelajaran tambahan yang tidak wajib.

“Lain halnya kalau jadi mata pelajaran pilihan tak wajib. Siswa boleh memilih ikut atau tidak pelajarannya,” ujar legislator dari daerah pemilihan Banten I itu.

Politikus PDI-Perjuangan ini pada prinsipnya mendukung langkah Presiden Prabowo untuk memperluas pengajaran bahasa asing di sekolah. Namun, ia mempertanyakan urgensi mewajibkan Bahasa Portugis karena bahasa tersebut dinilai kurang familiar dalam pergaulan internasional.

“Bahasa Portugis itu bukan bahasa pergaulan internasional. Bukan pula bahasa pengetahuan umum digunakan di kalangan akademik. Mungkin Presiden sedang meng-entertain Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sebagai bagian dari diplomasi,” ucapnya.

Bonnie juga mempertanyakan kesiapan tenaga pengajar untuk mata pelajaran Bahasa Portugis. Ia menyoroti potensi penambahan anggaran akibat kebutuhan guru baru.

“Namun, lagi-lagi pertanyaannya siapa yang akan mengajar? Gurunya dari mana? Apakah juga siap dengan anggarannya?” kata Bonnie.

Sebagai alternatif, Bonnie menyarankan agar sekolah memfokuskan pada peningkatan kualitas pengajaran bahasa Inggris atau mempertimbangkan pengajaran bahasa Mandarin, yang dinilainya lebih strategis.

“Lebih baik maksimalkan mutu pengajaran bahasa Inggris. Atau kalau mau ada tambahan pelajaran bahasa, bahasa Mandarin jauh lebih strategis untuk diajarkan,” ujarnya.