JAKARTA – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyuarakan keprihatinan mendalam atas klausul dalam kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat. Klausul itu membatasi kewenangan pemerintah Indonesia untuk mewajibkan platform digital asal AS membayar kompensasi atau lisensi kepada perusahaan pers nasional.
Menurut AMSI, ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan semangat kebijakan nasional yang selama ini berupaya menciptakan hubungan lebih adil antara platform digital dan perusahaan pers. Hal itu sebagaimana diatur dalam regulasi nasional mengenai kerja sama antara platform digital dan perusahaan pers, termasuk mekanisme lisensi berbayar dan bagi hasil atas pemanfaatan konten berita.
AMSI menilai masuknya klausul itu tak lepas dari tekanan politik dan ekonomi dari Pemerintah Amerika Serikat terhadap Indonesia. Posisi pemerintah Indonesia pun menjadi sulit: di satu sisi harus menjaga hubungan dagang bilateral serta peluang peningkatan nilai ekonomi dari sektor unggulan, di sisi lain berisiko mengorbankan kepentingan industri pers nasional serta kedaulatan kebijakan digital.
“Indonesia sebelumnya telah mengambil langkah progresif untuk memastikan adanya kompensasi yang
adil atas penggunaan konten jurnalistik oleh platform digital dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun
2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas,” tulis AMSI dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/2/2026).
“Kebijakan tersebut lahir dari kesadaran bahwa jurnalisme adalah barang publik (public good) dan bahwa keberlanjutan media nasional merupakan prasyarat bagi demokrasi yang sehat,” lanjut keterangan tersebut.
Larangan menerapkan kewajiban kompensasi bagi platform digital justru berpotensi memperlebar ketimpangan nilai ekonomi antara platform global dan penerbit lokal. Kondisi ini semakin memberatkan media nasional yang sudah menghadapi tekanan dari perubahan algoritma, dominasi distribusi, serta pergeseran pendapatan iklan ke platform teknologi.
Meski demikian, AMSI tetap yakin platform digital global akan terus membutuhkan kerja sama dengan perusahaan pers Indonesia. Konten jurnalistik berbasis fakta, investigasi, dan pelaporan mendalam tetap menjadi fondasi kredibilitas ekosistem informasi digital.
AMSI berharap platform tetap menjalin kemitraan lisensi dengan penerbit karena kebutuhan akan konten berkualitas dan terpercaya. Di era kecerdasan buatan (AI), ketergantungan platform terhadap data dan konten jurnalistik kredibel justru semakin tinggi.
Oleh karena itu, perubahan dalam kerangka perjanjian dagang seharusnya tidak otomatis menghentikan kerja sama komersial antara platform dan penerbit. Tanpa kerangka kebijakan yang kuat, posisi tawar penerbit Indonesia akan semakin lemah dalam negosiasi dengan perusahaan platform digital.
“AMSI meminta Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk tetap
konsisten melindungi kepentingan perusahaan pers nasional. Perlindungan tersebut menjadi semakin
krusial di era AI, ketika konten jurnalistik digunakan untuk pelatihan model bahasa besar (large language
models), ringkasan otomatis, dan berbagai layanan berbasis generative AI,” begitu bunyi keterangan AMSI.
AMSI meyakini hubungan antara platform AI dan penerbit harus dibangun di atas prinsip kompensasi yang adil atas penggunaan konten jurnalistik, transparansi distribusi dan pemanfaatan konten, pengakuan hak cipta dan hak ekonomi penerbit, serta mekanisme negosiasi kolektif yang setara.
Tanpa kerangka tersebut, risiko eksploitasi konten jurnalistik Indonesia akan semakin besar, sementara manfaat ekonominya mengalir ke luar negeri.
AMSI menegaskan kebijakan perdagangan internasional tidak boleh menggerus kedaulatan Indonesia dalam mengatur ekosistem informasi domestik. Media nasional bukan sekadar pelaku bisnis, melainkan infrastruktur demokrasi dan bagian dari ketahanan nasional di bidang informasi.
Untuk itu, AMSI berharap pemerintah terus berupaya memastikan implementasi perjanjian dagang ini tetap memberi ruang kebijakan bagi negara dalam mengatur hubungan antara platform digital dan perusahaan pers, mengembangkan kerangka regulasi AI yang adil, serta menjamin keberlanjutan media nasional sebagai pilar demokrasi.
AMSI siap berdialog dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi yang menjaga keseimbangan antara kepentingan perdagangan internasional dan perlindungan industri pers nasional.
