Al Shara: Pemerintahan Transisi Suriah Bisa Berlangsung 4 Tahun

Jakarta – Pengusa de facto baru Republik Arab Suriah, Ahmad Al Shara, mengungkapkan bahwa pemerintahan transisi Suriah mungkin memerlukan waktu hingga empat tahun untuk melaksanakan pemilihan setelah jatuhnya rezim mantan presiden Bashar Al Assad.

Meski begitu, Al Shara berusaha meyakinkan publik bahwa masa depan Suriah akan bersifat inklusif dan menyatakan bahwa penyusunan konstitusi baru mungkin memakan waktu sekitar tiga tahun sebelum pemilihan dapat diadakan.

“Pemilihan yang baik harus melaksanakan sensus populasi secara menyeluruh,” kata Al Shara.

Pemerintah de facto Suriah sangat memerlukan adanya sensus penduduk untuk mendata jumlah dan distribusi pemilih di Suriah. Hal ini dinilai penting mengingat sekitar 100.000 orang yang diperkirakan telah meninggal di penjara sejak protes dimulai pada 2011.

Selain itu, jutaan masyarakat Suriah juga tercatat telah pergi mencari perlindungan di berbagai negara akibat tindakan keras dan brutal dari rezim sebelumnya, dan mungkin saja mereka akan kembali ke Suriah. Hal ini tentu akan semakin memperumit upaya untuk menyusun daftar pemilih.

Komentar ini merupakan pernyataan pertama Al Shara mengenai kemungkinan jadwal pemilihan sejak penghilangan Al Assad pada 8 Desember. Dia juga menyampaikan kepada rakyat Suriah bahwa lebih banyak waktu diperlukan untuk melihat perbaikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

“Suriah membutuhkan satu tahun agar warga merasakan perubahan radikal dalam layanan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Al Shara juga mengonfirmasi bahwa organisasi Hayat Tahrir Al Sham (HTS) juga akan turut dibubarkan pasca keberhasilan mereka merebut kekuasaan. Pasalnya, banyak negara terutama yang berbatasan langsung dengan Suriah yang merasa khawatir terhadap kelompok ini mengingat kelompok ini sempat dinyatakan sebagai kelompok ekstrimis teroris oleh dunia internasional.

“Pasti organisasi ini akan dibubarkan, dan ini akan diumumkan di Konferensi Dialog Nasional,” katanya.

“Suriah tidak akan menjadi sumber gangguan bagi siapa pun,” tambahnya.

Dalam wawancara dengan media Saudi Al Arabiya, pemimpin pemberontak itu juga mengapresiasi pernyataan positif dari Kerajaan Arab Saudi serta upayanya untuk menstabilkan situasi di Suriah. Ia menyoroti potensi investasi besar dari Arab Saudi di negara tersebut.

Kementerian Luar Negeri Saudi baru-baru ini menyatakan dukungannya terhadap rakyat Suriah dan pilihan mereka, berharap stabilitas dan keamanan dapat terwujud di negara itu.

“Pembebasan Suriah memastikan keamanan kawasan dan Teluk selama lima puluh tahun ke depan,” tutup Al Shara.