Akbar Faizal: Pertanyaan soal Aktor Intelektual Demo Relevan Jika Anarkis

JAKARTA – Politikus sekaligus podcaster Akbar Faizal menyoroti relevansi pertanyaan mengenai aktor intelektual di balik demonstrasi yang kerap dilontarkan kepada para tokoh publik. Menurutnya, pertanyaan tentang siapa dalang atau sponsor di balik sebuah demo menjadi relevan jika demonstrasi tersebut berujung pada tindakan anarkis.

“Relevan jika ternyata demo itu anarkis. Harus ada yang bertanggung jawab dong?” ujar Akbar dalam podcast YouTube Hendri Satrio Official.

Namun, ia menambahkan bahwa pertanyaan ini menjadi tidak relevan jika hanya didasarkan pada asumsi bahwa setiap demonstrasi selalu memiliki aktor intelektual atau sponsor.

“Tapi menjadi tidak relevan kalau isunya ini, bahwa itu (demo) adalah logika, enggak gampang memobilisasi orang. Jangan kan seratus ribu orang, seribu orang, bahkan 16 karyawan saja itu gak mudah,” tambahnya.

Akbar juga menyinggung pentingnya pemerintah mendengarkan kritik dari masyarakat, termasuk terkait revisi undang-undang tertentu. Ia mencontohkan Revisi Undang-Undang TNI, khususnya Pasal 65, yang menurutnya perlu mendapat perhatian lebih.

Pasal tersebut tidak secara jelas mengatur apakah personel militer yang ditempatkan di jabatan nonstruktural akan diproses melalui pidana umum atau pidana militer jika melakukan tindak pidana.

“Wahai pemerintah, jangan hanya fokus pada tiga pasal yang menjadi sorotan. Pasal 65 itu harus diperhatikan. Kalau ada tindak pidana, apakah masuk pidana umum atau militer? Itu tidak dijawab,” tegas Akbar.

Ia juga mengkritik kinerja pemerintah yang dinilainya kurang bersinergi. Menurut Akbar, dengan anggaran besar yang dimiliki, pemerintah seharusnya mampu bekerja secara terkoordinasi

“Jangan ada menteri yang menari sendiri. Mau ke mana sih sebenarnya?” katanya.

Ia bahkan menyebut bahwa tindakan tegas seperti reshuffle kabinet bisa menjadi langkah yang diperlukan jika kinerja tidak membaik.

Akbar menekankan bahwa pemerintah harus lebih responsif terhadap kritik masyarakat. Namun, ia juga menyadari ada kalanya kritik tetap muncul meski pemerintah telah berupaya maksimal. Dalam kasus seperti itu, ia menyarankan untuk mengabaikan kritik yang tidak konstruktif dan fokus pada langkah-langkah strategis ke depan.