AHY: Banyak Proyek Infrastruktur Dibangun Tanpa Perencanaan Matang

Jakarta – Dalam pidatonya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti beberapa infrastruktur yang dibangun dengan perencanaan yang kurang matang, sehingga dampaknya bagi ekonomi dan masyarakat kurang optimal.

“Seringkali ada proyek-proyek infrastruktur yang dibangun atas dasar keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, termasuk karena kapasitas infrastruktur yang sudah ada tidak lagi bisa diperluas. Tetapi seringkali mungkin perencanaannya tidak terintegrasi dengan baik, kurang matang terutama dalam menjawab aspek konektivitas,” jelas AHY.

Ia menambahkan bahwa banyak infrastruktur yang meskipun mampu memenuhi aspek kapasitas, namun tidak bisa mendukung utilitas dan keberlanjutan secara optimal. Akibatnya, biaya pembangunan yang tinggi tidak sepenuhnya memberikan dampak signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur kemudian mencontohkan proyek seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat sebagai salah satu proyek yang masih dipertanyakan optimalisasinya.

“Ada sejumlah bandara misalnya Kertajati, pelabuhan, dan lokasi-lokasi lain yang seringkali kita pertanyakan optimalisasinya,” ucapnya.

AHY juga mengakui bahwa proses pembangunan infrastruktur sering menghadapi dilema antara biaya, waktu, dan kualitas.

“Seringkali kita ingin cepat dan murah, artinya kita harus berkompromi dengan waktu. Jika mau murah dan berkualitas, maka waktu pengerjaannya lebih lama dan jika ingin cepat dan berkualitas, pasti anggarannya lebih besar,” katanya.

Untuk mencegah permasalahan serupa di masa depan, AHY menyarankan adanya penyusunan dan perencanaan yang matang agar pemerintah dapat menghemat waktu dan anggaran.

“Sumber pendanaan pembangunan infrastruktur berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika bapak presiden menekankan jangan sampai ada kebocoran. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap Rupiah untuk digunakan sebaik mungkin dan sekali lagi, kita pertanggungjawabkan kepada rakyat kita,” pungkasnya.

Di sisi lain, AHY juga dihadapkan pada tantangan pengadaan lahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, khususnya untuk program 3 juta rumah dan swasembada pangan yang membutuhkan jutaan hektare lahan. Berdasarkan laporan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Nusron Wahid, diperlukan 3 juta hektare sawah baru demi mencapai swasembada pangan.

“Jadi 3 juta ha yang tadi pak Menteri (Nusron Wahid) sampaikan itu adalah kalkulasi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia,” ungkap AHY saat mengunjungi Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ia menekankan bahwa selain membuka lahan baru, revitalisasi lahan yang sudah ada juga penting. Namun, kebutuhan lahan ini menimbulkan dilema antara kebutuhan perumahan dan pertanian, terutama di tengah upaya menyeimbangkan keberlanjutan lingkungan.

“Ini memang kembali kepada pilihan kita. Di satu sisi kita ingin membangun rumah, di satu sisi kita ingin mempertahankan lahan sawah. Jadi tugas ATR/BPN tidak mudah untuk bisa membangun keseimbangan tadi,” ujarnya.

Sementara itu, Nusron Wahid menjelaskan bahwa perkiraan 3 juta hektare sawah baru dibuat sebagai estimasi sebelum penyusunan Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dilakukan.

Tantangan lain muncul karena banyak lahan pertanian di Pulau Jawa yang sudah digunakan untuk berbagai bangunan seperti pabrik dan perumahan, sehingga pembukaan sawah baru perlu dilakukan di luar Pulau Jawa.