Nasdem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI per 1 September 2025
Kolase politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang dinonaktifkan dari DPR RI. (Dok. Istimewa) JAKARTA – Partai Nasdem resmi menonaktifkan dua anggota DPR RI, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, dari keanggotaan mereka di parlemen. Keputusan ini ditetapkan melalui surat yang ditandatangani Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim pada Minggu (31/8/2025).
Penonaktifan keduanya akan berlaku mulai 1 September 2025.
Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” ujar Hermawi dalam keterangan resmi, Minggu.
Hermawi menjelaskan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebagai landasan utama Partai Nasdem. Namun, ia menilai pernyataan kedua kader tersebut telah menyakiti perasaan publik dan tidak sejalan dengan nilai perjuangan partai.
“Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,” tegasnya.
Sebelumnya, pernyataan kontroversial dari Sahroni dan Nafa memicu kemarahan publik. Sahroni menyebut usulan pembubaran DPR RI sebagai ide “tolol” dan mendukung tindakan tegas Polda Metro Jaya terhadap massa aksi anarkis, termasuk anak-anak.
Sementara itu, Nafa Urbach memicu polemik dengan membela kenaikan tunjangan anggota DPR RI, menyebutkan kemacetan dari kantornya di Kebayoran menuju gedung DPR sebagai salah satu alasannya.
Protes masyarakat terhadap kenaikan tunjangan DPR RI telah berlangsung sejak 25 Agustus 2025 dan berlanjut pada 28 Agustus. Situasi memanas setelah seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, tewas akibat dilindas mobil Brimob.
Peristiwa ini memicu kemarahan, terutama di kalangan driver ojol, dan memicu unjuk rasa di berbagai kota seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, hingga Makassar.
Aksi unjuk rasa ini diwarnai bentrokan antara massa dan aparat. Sejumlah fasilitas umum, termasuk halte bus dan kantor kepolisian, menjadi sasaran pembakaran.
Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya ikut dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
