Prabowo Targetkan 30 Fakultas Kedokteran Baru untuk Atasi Kekurangan Dokter
Prabowo Subianto memberikan pidato saat Sidang Tahunan DPR/MPR perdana sebagai Presiden RI. JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembukaan 30 fakultas kedokteran baru di berbagai perguruan tinggi di Indonesia guna mengatasi kekurangan dokter umum yang masih dirasakan saat ini. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah tenaga medis di Tanah Air.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono di Jakarta, Selasa (26/8/2025). Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk membuka 148 program studi (prodi) pendidikan spesialis dan subspesialis pada 2025.
“Tahun ini, kita juga akan buka 148 prodi di 57 fakultas kedokteran, dan juga 125 prodi ini adalah untuk spesialis, dan sisanya, 23 adalah prodi subspesialis. Saya ingin menambah fakultas kedokteran. Yang sekarang harus kita tambah, jumlah mahasiswa dan jumlah lulusan,” kata Presiden Prabowo.
“Target saya akan ada 30 fakultas kedokteran baru. Insya Allah untuk mengejar tadi 70.000 spesialis dan dokter umum kekurangannya adalah 140.000,” ujarnya.
Presiden menjelaskan, jika langkah untuk memenuhi kebutuhan dokter umum, spesialis, dan subspesialis tidak segera dilakukan, Indonesia memerlukan waktu hingga 35 tahun untuk memiliki jumlah dokter yang memadai bagi lebih dari 280 juta penduduk.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya kerja keras pemerintah dalam mengatasi kekurangan tenaga medis. “Kekurangan tenaga paramedis terjadi di seluruh dunia. Kita rebutan, Eropa, Amerika, kekurangan dokter, kekurangan tenaga medis. Jadi, kita harus bekerja keras,” ujar Presiden Prabowo.
Ia juga menegaskan bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat miskin dan mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Menurutnya, keduanya adalah wujud demokrasi sejati. “Pendidikan dan kesehatan adalah demokratisasi. Itu saudara-saudara. Mengapa pemerintah, siapapun yang memerintah, siapapun wajib memperjuangkan pendidikan yang terbaik, dan kesehatan yang terbaik,” kata Presiden.
Presiden menambahkan, layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas hanya dapat tercapai jika tidak ada korupsi, manipulasi, atau kebocoran anggaran.
“Kesehatan dan pendidikan yang baik, hanya bisa diwujudkan kalau tidak ada korupsi, kalau tidak ada manipulasi, kalau tidak ada kebocoran. Setiap rupiah yang (diperuntukkan) membeli alat-alat yang terbaik dunia harus sampai ke rakyat, dan tidak boleh ada yang merasa (lebih) di atas (daripada) golongan lain,” tegasnya.
