Ribuan Warga Pati Demo Tuntut Bupati Sudewo Mundur, Ini Pemicunya

PATI – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8/2025). Demonstrasi ini menyoroti sejumlah kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang dinilai kontroversial dan memicu keresahan masyarakat.

Koordinator aliansi, Teguh Istiyanto, mengungkapkan bahwa aksi ini menuntut Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya. “Lengserkan Sudewo,” kata Teguh pada Selasa (12/8/2025).

Meski Sudewo telah bertemu dengan perwakilan pengunjuk rasa, massa tetap bertekad melanjutkan aksi. Dukungan logistik untuk demonstrasi terus mengalir, dengan tumpukan donasi berupa air mineral memenuhi trotoar hingga bahu jalan di depan Kantor Bupati dan DPRD Pati, bahkan sebagian alun-alun. Selain air minum, warga juga menyumbangkan uang tunai, makanan, serta hasil pertanian seperti pisang dan semangka. Pengumpulan donasi ini telah berlangsung sejak 1 Agustus 2025.

Berikut adalah sejumlah kebijakan Bupati Sudewo yang memicu gelombang protes warga Pati:

1. Rencana Kenaikan PBB-P2 Hingga 250 Persen

Sudewo sempat mengusulkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan ini disepakati dalam rapat bersama camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) pada 18 Mei 2025.

“Kami berkoordinasi untuk membicarakan soal penyesuaian PBB. Kesepakatannya itu sebesar lebih-kurang 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan. Selama 14 tahun tidak naik,” kata Sudewo ketika itu.

Kenaikan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pati pada Mei 2025, yang didasarkan pada penghitungan ulang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Namun, setelah diprotes warga, Sudewo mengklarifikasi bahwa kenaikan tidak seragam 250 persen, melainkan bervariasi, bahkan ada yang di bawah 100 persen. Pada 9 Agustus 2025, Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan tersebut melalui surat edaran yang mengembalikan tarif PBB-P2 ke kebijakan tahun sebelumnya.

2. Perubahan Hari Sekolah Menjadi Lima Hari

Sudewo juga mengeluarkan kebijakan mengubah hari sekolah dari enam hari menjadi lima hari per minggu mulai tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan ini menuai protes, terutama dari Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi). Mereka menilai pemadatan jam belajar dalam skema lima hari sekolah mengganggu pendidikan agama, seperti Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan madrasah diniyah, karena siswa kelelahan.

“Santri sudah kelelahan ketika pulang sekolah,” kata Koordinator Umum Aspirasi, Sahal Mahfudh, pada Rabu (6/8/2025).

Atas protes ini, Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan tersebut.

3. Penyitaan Donasi untuk Aksi Demonstrasi

Sejak 1 Agustus 2025, warga telah mengumpulkan donasi di trotoar depan Kantor Bupati Pati untuk mendukung aksi demonstrasi. Namun, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati sempat menyita ratusan karton air mineral yang dikumpulkan, memicu ketegangan dan adu mulut dengan warga. Barang-barang donasi akhirnya dikembalikan setelah warga mendatangi kantor Satpol PP.

Sudewo meminta maaf atas insiden ini, beralasan bahwa tindakan Satpol PP bertujuan menjaga kelancaran kirab tahunan di wilayah tersebut.

4. Pernyataan Menantang Warga untuk Berdemo

Menjelang aksi penolakan kenaikan PBB-P2, Sudewo sempat membuat pernyataan yang dianggap menantang warga untuk mengerahkan massa besar dalam demonstrasi. “Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan,” kata Sudewo dalam video pendek yang viral di media sosial. Ia juga menyatakan tidak akan mundur dari keputusan kenaikan PBB meski didemo puluhan ribu warga.

Pernyataan ini memicu kemarahan, hingga pada 7 Agustus 2025, Sudewo meminta maaf dan menyebut adanya miskomunikasi. Ia menegaskan tidak bermaksud menantang warga untuk berunjuk rasa.

Aksi demonstrasi pada Rabu ini diprediksi akan diikuti ribuan warga, termasuk para santri, yang menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan tersebut.